
Pilpres 2024 (81),
“BANTENG NGAMUK, RELAWAN JOKOWI & RELAWAN AHOK NON-PARPOL. SINERJI DAHSYAT SUKSESNYA PILPRES & PENGHAMBAT GOLPUT 2024 ?”
Koranjokowi.com, OPini :
Teman Teman Relawan Jokowi , khususnya para Alumni Kongres Relawan Jokowi 2013 (Akarjokowi2013 / Koranjokowi.com) dimana saja berada, seruput kopimu dengan jiwa membara.
.
Kalau pun kita bukan kader PDIP namun sebagai ‘bagian’ dari pemberi suara di Pilgub DKI Jakarta 2012 ,2017, Pilpres 2014 & 2019 karena munculnya sosok Ir H Joko Widodo (Jokowi) , kita bolehlah mempunyai pandangan dan tanggapan sendiri atas / karena melihat langkah – langkah PDIP khususnya pre-Pilpres 2024 yad yang demikian berwarna & dinamis, beberapa hal yang menjadi catatan besar kita adalah:
1.Saat Pilpres 2014, PDIP meraih 109 kursi DPRRI dari 560 anggota DPRRI ; dan dari data yang kita himpun fraksi PDIP terbilang kritis dan punya suara dalam setiap rapat, yang kemudian kita masukan dalam ‘daftar parpol aktif saat rapat DPRRI‘, yaitu: Golkar 26 suara, PDIP-17 suara & Demokrat – 17 suara
Pilihan kita kepada Presiden Jokowi yang diusung PDIP saat itu tidaklah salah karena suara PDIP di Senayan pun cukup kritis dan aktif . Namun kita juga tidak menduga kemudian jika akhirnya ada silang pendapat & sikap antara Relawan Jokowi & Relawan Ahok, apalagi setelah Ahok kemudian dipenjara di Mako Brimob.
Juga adanya gempuran saat Pilgub DKI Jakarta 2017 dimana kental nuansa politik agama & identitas, kita pun melakukan perlawanan ‘gerilya, silent majority, silent operation. Bukan hanya di kota Jakarta saja, namun menyebar hingga desa desa terpencil.’Ehehehe.
Semua itu, memang demikian pahit bagi kita yang relawan bukan binaan parpol, kita terus berupaya keras meyakinkan diri bahwa itu bagian proses hukum dan jangan minta Presiden Jokowi ikut intervensi, kalau pun pahit akhirnya semua ‘indah pada waktunya, kita bangun dan dukung #TemanAhok, alhamdulillahirabilalamiin, thanks god.
2.Di Pilpres 2019 lalu dimana ada sekitar 139,9 juta suara pemilih, PDIP mendapat 27,053 juta suara, > 19,2% over batas ambang yang dipatok 4% > 5,598 juta suara. Kalau pun tidak diakui, jangan lupakan sejarah dan data jika kemenangan ini ada andil Relawan Jokowi & Relawan Ahok non-parpol. Sehingga PDIP pun berjalan lenggang dengan 128 kursi menuju Pilpres 2024 yad. Dalam arti PDIP mampu berjalan sendiri menetapkan capres/cawapresnya, tanpa harus berkoalisi dengan parpol lain
Nah di periode tahun 2019-2024 ini kita agak sedikit gundah kepada PDIP karena masih adanya kader/simpatisan PDIP yang terjerat kasus korupsi, pastinya kita mempertanyakan loyalitas mereka itu kepada Presiden Jokowi yang mereka usung di thn.2019 – 2024, nama – nama koruptor yang berasal dari PDIP itu, al:
1. Juliari Batubara
Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara merupakan salah satu politisi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) yang tersandung kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19. Ia dijadikan tersangka oleh KPK pada tanggal 6 Desember 2020 silam.
2. Andreau Misanta Pribadi
Andreau Misanta merupakan Staf Ahli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah menyerahkan diri ke KPK setelah terkait dugaan kasus korupsi ekspor benih lobster. Andreau Misanta merupakan seorang politisi PDIP yang mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI pada pemilu 2019.
3. Ajay M. Priatna
Ajay M. Priatna merupakan seorang politisi PDIP dan sekaligus Wali Kota Cimahi. Ajay ditangkap oleh KPK terkait dengan proyek pengadaan pembangunan rumah sakit di kota Cimahi. Ia ditangkap pada hari Jumat, 27 November 2020 silam.
4. Sri Hartini
Sri Hartini merupakan politisi PDIP dan Bupati Klaten yang terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ia tertangkap setelah menggelapkan uang sebesar Rp 2 miliar dan kemudian divonis 11 tahun penjara.
5. Muhammad Samanhudi Anwar
Muhammad Samanhudi Anwar adalah Wali Kota Blitar dan sekaligus politisi PDIP yang terjerat kasus korupsi proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar.
Ia menerima suap sebesar Rp 1,5 miliar dari kontraktor Susilo Prabowo pada tanggal 8 Juni 2018. Samanhudi Anwar divonis 5 tahun penjara.
6. Harun Masiku
Harun Masiku merupakan politisi PDIP yang saat ini masih menjadi buronan KPK yang terkena dugaan kasus korupsi. Ia diduga memberikan uang sebesar Rp 850 juta kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Tujuan Harun Masiku memberikan uang itu untuk memuluskan rencana pergantian antar waktu Nazarudin Kiemas, yang merupakan caleg yang meraih suara terbanyak yang meninggal tiga pekan sebelum pencoblosan.
7. Damayanti Wisnu Putranti
Damayanti ditangkap KPK pada 9 April 2015 karena ikut terlibat dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Mitra Maju Sukses.
8. Nyoman Dhamantra
Nyoman merupakan mantan anggota Komisi VI DPR RI I yang terlibat kasus suap pengurusan izin impor bawang putih. Saat itu, menurut jaksa, perbuatan Nyoman dan dua terdakwa lainnya memberikan uang Rp3,5 miliar ke Dhamantra bertentangan dengan kewajiban Dhamantra selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
9. Ojang Sohandi
Mantan Bupati Subang Ojang Sohandi divonis 8 tahun penjara dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, pada 8 Januari 2017.
10. Wenny Bukamo
Wenny Bukamo merupakan eks Bupati Banggai Laut. Politisi dari PDIP itu ditangkap KPK pada 3 Maret 2020, lantaran kasus suap terkait proyek di Kabupaten Banggai Laut.
11. Nurdin Abdullah
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditangkap KPK pada akhir Februari 2021 karena diduga menerima suap proyek di Sulsel. Nurdin Abdullah adalah salah satu tokoh di Sulsel, memiliki gelar akademik dan kiprah politik yang cukup apik.
3.Demikian dari beberapa sumber yang kita himpun, mereka adalah contoh dari ‘pengkhianatan kepada sumpah mereka dan mereka telah mendapatkan sangsi hukum dan sangsi sosial yang tiada batasnya. Ini kita sampaikan, bukan untuk apa, hanya mengingatkan saja jika PDIP ingin mendapatkan panggung kembali di tahun 2024 mendatang bagaimana cara agara tiada koruptor di tubuh Banteng saat ini dan yad.
Berikut catatan kita untuk kiranya menjadikan pertimbangan PDIP , yaitu :
1.Suara Relawan Ahok non-parpol masih cukup siginikanm kalau pun sebagian dari mereka banyak yang aktif masuk parpol pasca PIlpres 2014, mereka adalah ‘silent majority, kelompok suara tersembunyi yang tidak mengungkapkan pendapat mereka di depan umum , tidak bergabung dalam demonstrasi menentang apa pun, juga bukan milik budaya tandingan ataupun dari oposisi. Dan merekapun tidak berpartisipasi dalam wacana publik
2.Hingga akhir tahun 2021 lalu berbagai lembaga survey menyatakan jika PDIP mendapat raihan antara 19 – 22,3% dalam arti parpol yang perduli rakyat.Disusul Partai Gerindra – 13,4 %, PKB – 9,2% adapun Golkar 8,2%
3. Dalam prestasi sebagaimana poin 3 diatas, Sayangnya DPP PDIP ‘membiarkan’ adanya kegaduhan dan konflik tiada akhir antara PUAN – GANJAR dan para anggotanya hingga desa terpencil, terjadi silang pendapat dan pemahaman berbeda ditingkat ‘grass-root bahkan ini bisa menjadi ‘bom waktu. Karena kalau pun ini adalah ‘settingan, niscaya berbekas di Pilpres 2024, dan publik pun akan menilai jika DPP PDIP memakai lagu yang sama dengan capres capres lain yaitu ‘politik belas – kasihan, politik cengeng.
4.Hingga tahun 2021 lalu masih banyak ditemui konflik agraria yang seolah ‘dibiarkan’ juga diwilayah kemenangan suara PDIP , kiranya DPP PDIP menjadikan hal hal seperti ini menjadi prioritas menuju Pilpres 2024 yad.Dan kita Akarjokowi.com siap menyerahkan data – data yang ada
5.Semaraknya kubu Demokrat yang ‘mengklaim bahwa kerja SBY lebih baik daripada Presiden Jokowi selama ini maupun narasi narasi ‘miring & nyinyir’ lainnya, bukanlah sesuatu yang penting dibahas oleh kita semua. Karena seperti itulah mereka, suara AHY & Ibas adalah suaranya SBY, mereka sedang diajarkan bagaimana berpolitik suka – suka dan tiada etika.
Bukankah banyak cara lain yang lebih beradab daripada tuding sana tuding sini, jika SBY membenci PDIP dan parpol pendukung Jokowi di Pilpres 2014 & 2019 namun dengan ‘menembak’ Presiden Jokowi secara terbuka bukanlah sifat ksatria.
Atau memang itu cara mereka untuk menaikan pamor menuju Pilpres 2024?, maaf ambisi mempresidenkan AHY masih jauh dari rumus matematika logis, kecuali Demokrat yang telah terbelah oleh Demokratnya Jenderal Moeldoko mendapat amunisi suara / koalisi dari PKS & Nasdem?, Hya dong ..
Kita, Relawan Jokowi & Relawan Ahok non-parpol pun pasti akan memahami semua itu.
6.Sejarah GOLPUT di Indonesia cukup mengkhawatirkan , check it dot
Di tahun 2004 Golput sekitar 23,30%, tahun 2009 – 27,45% , tahun 2014 – 30,42% dan tahun 2019 lalu tersisa dititik 19,24%.
Apa sebab?, Kita yakini saja dengan terbangunnya kembali komunikasi antara Relawan Jokowi & Relawan Ahok non-parpol pasca Ahok di Mako Brimob khususnya untuk memenangkan Presiden Jokowi di 2019 – 2024 , angka Golput pun menurun dari tahun 2014.
Terserah jika dinafikan, namun seperti itu realitanya, eheheh.
And,
di tahun 2024, jangan sampai angka Golput itu menaik kembali karena ada ‘salah – strategi’ khususnya dari PDIP.
Teman teman Relawan Jokowi & Relawan Ahok non – parpol dimana saja berada,
Adapun mengenai pernyataan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan – Hj. Megawati Soekarnoputri yang mengatakan bahwa PDIP bisa mengajukan calon presiden-calon wakil presiden sendiri tanpa harus bekerja sama dengan partai politik lain. Adalah posisi tawar yang ‘keren menuju PIlpres 2024.


































Pilpres 2024 (79) ” PRESIDEN JOKOWI JADI WAPRES 2024, ENTE SEHAT SON ? ” – KORAN JOKOWI
Melawan Lupa (104), MUSYAWARAH RAKYAT = JOKOWI3PERIODE? – KORAN JOKOWI
Melawan Lupa (76), “CAPRES 2024 PDIP : PUAN – AHOK, GANJAR ATAU GIBRAN ?” – KORAN JOKOWI
Melawan Lupa (53), ‘ADU BANTENG, PUAN – GANJAR & GOLPUT” – KORAN JOKOWI
https://koranjokowi.com/2022/09/17/pilpres-2024-80-banteng-pasti-ngamuk-jika-sby-ganggu-presiden-jokowi/
KEMANA ARAH RELAWAN JOKOWI TAHUN 2024, ” JOKOWI3PERIODE , CUKUP2PERIODE atau GOLPUT !?”
Be the first to comment