Pilpres 2024 (171), “CAK IMIN YANG DIPANGGIL KPK, NASDEM YANG SEWOT !?”

Pilpres 2024 (171),

“CAK IMIN YANG DIPANGGIL KPK, NASDEM YANG SEWOT !?”

Koranjokowi.com, OPIni:

Teman teman Relawan Jokowi Ahok & Ganjar dimana saja berada,

Seharusnya hari ini (5/9)  Cak Imin – Ketum PKB ‘silaturahmi’ ke Gedung KPK  sebagaimana undangan yang telah dikirimkan sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) tahun 2012. Yang kemudian di-guyon politikan dengan kasus ‘Kardus Duren.

Absennya Cak Imin hari ini dikarenakan dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR RI,  membuka acara MTQ Internasional di Kalimantan Selatan. Sayangnya, undangan KPK  ini disikapi emosi oleh Ketua DPP Partai NasDem – Effendy Choirie (Gus Choi)  dengan mengingatkan KPK jangan menjadi alat politik di tahun politik.

PKS Sentil Anies Soal Komunikasi Politik yang Terputus Saat Pilih Cak Imin. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (tengah) berangkulan dengan bakal calon presiden Anies Baswedan (kiri) dan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar (kanan) saat Deklarasi Capres-Cawapres 2024 di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023). ANTARA FOTO/Ali Masduki/nym.

“KPK ini mengada-ada aja. KPK ini mau jadi penegak hukum atau alat politik,” kata Gus Choi usai deklarasi Anies-Cak Imin di Hotel Majapahit Surabaya, Minggu (3/9). Gus Choi mengaku heran tiba-tiba kasus tersebut diusut saat Cak Imin mau deklarasi cawapres. Dia meminta KPK bisa menjalankan tugasnya dengan benar dan sesuai tupoksi penegakan hukum.

Kegusaran Gus Choi ini bukan mendatangkan simpati bahkan sebaliknya, kita sebagai Relawan Jokowi Ahok & Ganjar  malah balik bertanya. Apa kapasitas Gus Choi  menanggapi undangan KPK itu, karena dia  bukan struktur PKB, namun struktural Nasdem. Kecuali jika dia adalah Jubir dari Anies-Cak Imin, akan beda lagi jadinya.

Teman teman Relawan Jokowi Ahok & Ganjar dimana saja berada,

Sebelumnya, KPK sudah menetapkan tiga orang tersangka meski belum secara resmi mengumumkannya ke publik. Ketiganya masing-masing dua orang pihak dari Kemnaker (Reyna Usman dan I Nyoman Darmanta) serta  Karunia (swasta). Kasus ini diduga merugikan negara miliaran rupiah. Selain itu, kasus dugaan korupsi ini diduga menyebabkan sistem proteksi TKI tidak bisa digunakan.

Gambar

Atas tanggapan Nasdem ini, mewakili pemerintah,  Menko Polhukam – Mahfud Md kepada media mengatakan jika  langkah KPK memanggil Cak Imin itu kapasitas  sebagai saksi bukan politisasi hukum. Mahfud awalnya menyebut banyak pihak yang bertanya kepada dirinya apakah pemanggilan Cak Imin merupakan politisasi hukum. Sebagai Menko yang membidangi masalah hukum, Mahfud menilai pemanggilan Cak Imin sebagai saksi bukan politisasi. “Menurut saya itu bukan politisasi hukum. Kita berpendirian bahwa tidak boleh hukum dijadikan alat untuk tekanan politik,” kata Mahfud Selasa (5/9/2023) lalu.

Presiden Joko Widodo saat didampingi Mantan Ketua MK Mahfud MD.
‘Duren, duren, duren…

‘Eheheheh…

(Red-01/Foto.ist)

Lainnya,

 

 

Tentang Koran Jokowi 4104 Articles
MEDIA INDEPENDEN RELAWAN JOKOWI : *Alumni Kongres Relawan Jokowi 2013 (AkarJokowi2013), *Aliansi Wartawan Non-mainstream Indonesia (Alwanmi) & Para Relawan Jokowi Garis Lurus lainnya.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan