PDN DIRETAS, NEGARA RUGI RP.700 MILIAR & SIAPA YANG AKAN DIPENJARA?

PDN DIRETAS, NEGARA RUGI RP.700 MILIAR & SIAPA YANG AKAN DIPENJARA?

Koranjokowi.com, OPIni:
Pusat Data Nasional (PDN) merupakan fasilitas pusat data untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, serta pemulihan data yang nantinya digunakan secara bagi data (data sharing) oleh instansi pusat dan pemerintah daerah, dan saling terhubung di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI akan membangun 4 pusat data berstandar global Tier-4 yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia yag telah dimulai sejak thn.2022 dan target selesai tahun 2025 yad.

PDN pertama akan dibangun thn.2023-2024 di Kawasan Deltamas Industrial Estate, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Daerah tersebut dipilih karena menjadi kawasan pusat pemerintahan saat ini. PDN kedua akan dibangun di Nongsa Digital Park, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kawasan ini dipilih karena dinilai memiliki infrastruktur berupa jaringan serat optik (fiber optic) yang dapat menghubungkan Batam ke kawasan barat Indonesia. PDN ketiga akan dibangun di Balikpapan, Kalimantan Timur guna mendukung pusat pemerintahan baru yang berada di IKN. Lalu, Pusat Data Nasional keempat akan dibangun di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur untuk menghubungkan Indonesia bagian barat dan timur

Itu ceritera awal, namun kini apa yang terjadi? PDN) yang dikelola Kementerian Komunikasi mengalami gangguan sejak 20 Juni lalu. Gangguan itu mengakibatkan layanan digital Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak berfungsi. Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di daerah mengalami gangguan, sehingga pemerintah daerah memperpanjang waktu pendaftaran, dsb.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) – Letnan Jenderal (Purnawirawan) Hinsa Siburian pun merasa perlu ;menyemprot’ Menkominfo – Budi Arie kalau pun mereka sedang bertemu Komisi I/DPRRI (27/6) lalu , Hinsa menuding Budi dan jajarannya ceroboh karena selaku pengelola pusat data Kemenkominfo harusnya punya back up data juga tata kelola yang pastinya kurang baik. Hinsa juga mengatakan Prosedur itu, sudah termaktub dalam Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 Pasal 35 ayat 2e, yaitu melakukan back up informasi dan perangkat lunak yang berada di Pusat Data Nasional secara berkala.

Sebelumnya, saat Menteri Komunikasi dan Informatika dijabat Johnny G. Plate , dia rajin gembar-gembor mengenai manfaat pembangunan Pusat Data Nasional karena akan mendukung pelayanan seluruh lembaga Pemerintah dan pengembangan talenta digital nasional. Namun, pada 17 Mei 2023, Johnny ditangkap atas tuduhan korupsi. Kejaksaan Agung Republik Indonesia secara resmi menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi senilai Rp 8 triliun terkait proyek Base Transceiver Station antara tahun 2020 dan 2022

Di tempat terpisah, Menteri Keuangan – Sri Mulyani menyebut negara menggelontorkan uang cukup besar untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), termasuk Rp.700 miliar bagi pusat data nasional (PDN) dari total anggaran > Rp.4,9 triliun yang sudah dibelanjakan. Ini dari mulai pemeliharaan dan operasional BTS 4G Rp1,6 triliun dan Data Center Nasional Rp.700 miliar.

— GOSIP—-

Teman teman, Gosip ke-1 , telah beredar kemudian gosip yang mengernyitkan dahi dimana disebut jika ‘hacker asing’ itu meminta tebusan USD 8 juta atas data-data yang kini mereka kuasai dari DPN itu, namun juga beredar gosip bahwa mereka sesungguhnya hanya minta USD 1 juta, dan yang USD 7 juta itu ‘mark-up’an ORDAL alias Orang dalam, ngehe nggak sih.wkwkwkw. Yang ke-2, sedang gencar nih munculnya Petisi agar Budi Arie ‘lengser sebagai Menkominfo, sudah lebih dari 15.600 orang yang menandatanganinya sampai saat ini (30/6), …. https://chng.it/Hv8GwjSysP . Ke-3, Atas kekacauan ini Presiden Jokowi pun memanggil Budi Arie (Jumat,28/6) dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian ke Istana Negara, Jakarta.

(Red-01/Foto.ist)

Lainnya,