Yandi Irwanto, Binjai : "JAS MERAH MAYJEN PURN.RH.ABDUL KADIR"

Yandi Irwanto, Binjai :

“JAS MERAH MAYJEN PURN.RH.ABDUL KADIR”

Koranjokowi.com, Profil Terlupakan:

Presiden Ir.H. Sukarno semasa hidupnya kerap mengatakan JAS MERAH – Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah , yang kemudian menjadi semboyan nasionalisme sejak tahun 1966 lalu. Khususnya saat pidato HUT RI tanggal 17 Agustus 1966.

Atas arahan PimRed juga saya ingin berbagi sedikit informasi tentang sosok sederhana yang ‘terlupakan’ sejarah dan generasi muda yang juga kelahirannya sama dengan kampung halaman saya yaitu Kota Binjai, Sumatera utara yang berjarak sekitar 40-an menit dari Medan.

Ya sosok itu bernama Mayjen TNI (Purn.) Raden Haji Abdul Kadir kelahiran Binjai, Sumatera utara 6 Juni 1906 yang dalam sejarahnya adalah anggota BPUPKI dan PPKI dan sederet jabatan lainnya lagi

Beliau menamatkan pendidikannya di OSVIA Serang pada tahun 1926. Setelah lulus ia sempat menduduki beberapa posisi di pemerintahan Hindia Belanda, seperti mantri Kabupaten Jatinegara (1930) dan asisten wedana di Jawa Barat (1942).

Dalam ke-militeran-nya ada beberapa jabatan yang pernah ditempatinya, yaitu : Daidancho, Pembela Tanah Air, Kedu II, Gombong, 1943, Panglima Divisi II/Purwokerto, Tentara Keamanan Rakyat, 1945, dan Panglima Divisi II/Cirebon, hingga selaku Komandemen I Jawa Barat, Tentara Republik Indonesia. Dilantik 25 Mei 1946

PERAN PUTRA BINJAI DALAM REVOLUSI 1945

Pendirian Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dilatarbelakangi oleh situasi menjelang akhir Perang Dunia II saat Jepang mengalami kekalahan perang di berbagai tempat. Jepang sangat membutuhkan bantuan rakyat jajahannya untuk menahan Sekutu. Bahkan dia berjanji akan ‘segera’ memerdekakan Indonesia

Hingga kemudian tahun 1944 ,Ir.H. Sukarno memplopori dibentuknya BPUPKI & PPKI kemudian mempersiapkan berbagai keputusan, seperti dasar negara, Undang-Undang Dasar, bentuk negara, batas wilayah, hingga memilih presiden dan wakil presiden. Hal-hal tersebut membantu mempercepat wujud negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Disatu sisi rakyat dan tentara Indonesia terus melakukan gerakan perlawanan kepada Jepang di seluruh tanah air ini membuat Jepang semakin menyadari jika Indonesia memang harus merdeka.

Disatu sisi Jepang mengalami kekalahan di berbagai peperangan. Pada Maret 1945, Amerika Serikat berhasil menduduki Iwo Jima dan menjadikannya markas basis bagi pesawat bomber ke Jepang dan muncul benih-benih revolusi di Jawa. Dan dilanjutkan di daerah luar jawa lainnya demikian gencar.

Pada 1 Maret 1945, Panglima Tentara (Saiko Syukikan) ke-16 Jepang di Jawa, Letnan Jenderal Kumakici Harada, ‘menyetujui’ adanya BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Cosakai. Kalau pun Jepang beralibi ini adalah salah satu wujud janji kemerdekaan bagi Indonesia yang pernah disampaikan oleh Jenderal Kuniaki Koiso pada September 1944.’wkwkwkw…..

Sukarno dan BPUPKI semakin gencar bermanuver seolah tiada waktu untuk tidur, dan memecah menjadi 2 (dua) bagian, yakni badan perundingan (persidangan) dan kantor tata usaha (sekretariat).

Badan perundingan terdiri atas seorang ketua (kaico), dua orang ketua muda (fuku kaico), dan 60 anggota (iin). Dimana kemudian ada nama Raden Haji Abdul Kadir ada didalamnya.

Kemudian disusunlah pengurus BPUPKI sebagaimana arahan Sukarno ; Ketua – KRT Radjiman Wediodiningrat. Ketua Muda 1 – Ichibangase Yosio (shucokan Cirebon). Ketua Muda 2 – RP Soeroso (fuku shucokan Magelang). Sedangkan Kepala Sekretariat dijabat oleh Toyohito Masuda dan Abdoel Gafar Pringgodigdo. Ini kemudian diumumkan pada 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, Tenno Heika.

BPUPKI mengadakan dua kali sidang sebelum kemudian dibubarkan dan diganti PPKI. Sidang pertama diadakan pada 29 Mei – 1 Juni 1945 di gedung Cuo Sangi In, Jalan Pejambon 6 Jakarta (sekarang gedung Pancasila). Sidang ini dikenal dengan rapat mencari Dasar Negara Indonesia

Pidato Soekarno 1 Juni 2021 (3)

Anggota PPKI, dipilih langsung oleh Jenderal Besar Terauci yang menjadi penguasa tertinggi di seluruh Asia Tenggara. Ir.H. Soekarno ditunjuk menjadi ketua PPKI dengan wakil Mohammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subardjo menjadi penasihat khusus.

Anggota PPKI ini berjumlah 21 orang dari berbagai pulau, yakni 12 dari Jawa, tiga dari Sumatera, dua dari Sulawesi, satu dari Kalimantan, satu dari Sunda Kecil (Nusa Tenggara), satu dari Maluku, dan satu dari golongan China. Selain 21 orang tersebut, terdapat enam anggota tambahan atas usul Soekarno. Dan nama

Pada 29 Agustus, PPKI dibubarkan. Selanjutnya, Komite Nasional yang disebut Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) bertugas untuk membantu presiden.

Hasil persidangan kedua lembaga bentukan Jepang di atas, BPUPKI dan PPKI, membantu mempercepat perwujudan negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan kita bangga ada nama Putra Binjai didalamnya,

belum diartikan

PERAN PUTRA BINJAI SELAKU DIPLOMAT ULUNG INTERNASIONAL

Pertama, aktif sebagai delegasi Indonesia pada Inter Asiatic Conference: Waarnemend leider dari delegasi Indonesia ke Negara Arab dan sebagai Wakil Pemerintah R.I. dalam mengadakan perundingan dengan pemerintah Pakistan dan Afghanistan. Kedua, sebagai wakil Politik Pemerintah R.I. di Afghanistan dengan kedudukan Kaboul. Ketiga, tahun 1948-1953, ditunjuk selaku Duta R.I. untuk Afghanistan . Ke-4, sebagai Duta R.I. di Iran. Ke-5, tahun 1953, ketika tingkat perwakilan R.I. di Mesir dinaikkan dari Kedutaan mendjadi Kedutaan Besar, ia diangkat mendjadi Duta Besar R.I. untuk Mesir.