POSKO POSKO GUGUS TUGAS DI KAB.LAMTENG JADI TEMPAT MAINAN AYAM & PETUGASNYA TIDUR !?
Koranjokowi.com, Kab. Lamteng : Tim komunikasi publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dr.Reisa Broto Asmoro kerap mengatakan ,“Salah satu tugas gugus tugas adalah mengingatkan masyarakat bahwa kesalahan dalam mendapatkan informasi terkait virus corona (Covid-19) bisa berakibat fatal. Sebab, kata dia, informasi yang salah akan menimbulkan sikap yang tidak sesuai dalam mengatasi kondisi pandemi Covid-19, Tantangannya adalah bagaimana bisa membentuk komunikasi publik yang lebih baik, yang lebih komprehensif, sehingga (masyarakat) bisa tahu apa yang selama ini Gugus Tugas telah lakukan dan yang pemerintah sudah lakukan, dibutuhkan komunikasi publik yang lebih baik sehingga bisa menjawab apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat”
Ini menjadi lain ceritera jika kita ‘main ke Kab.Lampung Tengah (Lamteng), karena banyak posko posko gugus tugas ‘yang kosong melompong sedangkan dari data yang KoranJokowi.com himpun , dananya berasal dari dana desa > Rp.50 juta, jika demikian menjadi ancaman terhadap kesehatan masyarakat pun semakin serius karena tidak mendapatkan pelayanan maksimal akan keberadaan posko posko tersebut apalagi di akhir pekan (Sabtu-Minggu). Maka karena seringnya kosong ‘posko posko itu pun wajar saja jika ditempati oleh ayam kampung….
Capede !
Salah seorang tokoh masyarakat inisial SAR, mengatakan gugus tugas yang dibentuk didesanya , tidak menjalankan tugas sebagaimana yang diharapkan tim gugus tugas covid19 pusat, menurutnya tim gugus tugas yang dibentuk terutama didesanya nyaris tidak ada kegiatan .Posko yang didirikan tidak pernah digunakan, peralatan untuk kelengkapan posko juga tidak lengkap yang tampak hanya seragam gugus tugas .
“Lalu untuk apa dana Rp 50 juta itu dan perlu diaudit”, ungakap nya.
Hal yang sama juga dikatakan Tarjo, kepada saya selaku Stafsus KoranJokowi .com.dia menjelaskan Pelayanan gugus tugas yang di bentuk disejumlah desa di Kab.Lamteng . Ketuanya adalah para kepala desa dan anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa mulai dari staf desa hingga RT dan termasuk juga relawan, gunanya untuk melakukan monitoring terhadap warganya terutama pendatang dari luar daerah atau warga yang berasal dari zona merah covid19 ,atau warga yang sering berpergian keluar kota.Jika ada warganya sakit tim gugus tugas seyogyanya segera tanggap dan selalu melakukan pengecekan terhadap warganya .jika pendatang yang baru sampai di desa harus melakukan karantina terlebih dahulu 14 hari.
Selama karantina gugus tugas tetap melakukan pemantauan dan memberikan bantuan kepada warga yang sedang isoman sampai situasi didesanya benar benar terbebas dari covid19. Dari hasil penelusuran stafsus KoranJokowi.com di beberapa posko gugus tugas yang didirikan di desa dilampung tengah,seperti posko gugus tugas kampung Saptomulyo , Sritejokencono,Sumberejo ,Purworejo kecamatan kota gajah posko yang didirikan pelayanan tidak maksimal,
Begitu juga kondisi posko gugus tugas Pujo Basuki,Pujokerto ,Pujo dadi dan Posko posko dikecamatan lainya kondisi sangat memprihatinkan karna tidak tampak adanya kegiatan kecuali pada saat jam kerja .Sore hari posko kosong apalagi hari Sabtu dan Minggu kosong tak ada satupun tim gugus tugas yang piket. Kemana anggaran nya dan untuk apa seragam yang digunakan ,semua desa telah memasukan draf anggaran melalui dana desa rata rata setiap desa menganggarkan minimal Rp 50juta atu 8% dari DD yang diterima bahkan ada yang lebih besar anggaranya.
Banyak warga pendatang dari luar wilayah tidak ada pengecekan sepertinya tim gugus tugas pada tidur tidak menjalankan pungsinya secara maksimal .Tugas gugus tugas selama musim pandemi seharusnya tidak boleh abay terhadap arahan Tim gugus tugas pusat bahkan Presiden Jokowi berulang kali menegaskan pemberlakuan pembatasan kerja masarakat PPKM harus dijalankan sesuai kondisi wilayah masing masing.
Untuk melakukan isolasi terhadap warga yang dicurigai covid19, tim gugus tugas bersama tim medis harus stanby 1×24 jam.Di kecamatan Trimurjo misalnya banyak posko posko covid19 didirikan dibalai desa ,namun posko yang didirikan tersebut sering tidak ada petugas yang jaga kalaupun ada pada saat jam kantor jika pulang dari kantor tidak ada petugas diposko posko tersebut .
Sarto warga Trimurjo menuding gugus tugas yang di bentuk hanya sebatas simbulis saja ,dilihat dari segi manpaat nyaris tidak dirasakan oleh masarakat ujarnya.Tak hanya itu saja bantuan untuk warga terdampak seperti bantuan sembako mulai dari BLT DD dalam penyaluran tidak transparan bahkan banyak diantara penerima BLT DD orang yang tak layak menerima sebagian besar warga yang menerima rata rata keluarga perangkat desa .Begitu juga tentang penyaluran Bantuan langsung tunai BLT dari Dana desa sampai Agustus 2021 baru empat bulan disalurkan ini gimana pak Bupati tolong disikapi harapnya !!
Farizal/suko
1 Trackback / Pingback