Melawan Lupa - (20), "IBUKOTA BARU DICEMOOH PROYEK MANGKRAK ?"

Melawan Lupa – (20), “IBUKOTA BARU DICEMOOH PROYEK MANGKRAK ?”

KoranJokowi.com, Bandung : Saya tidak merasa penting untuk mengomentari ‘cibiran kader PD – Andi Arief yang pernah dicokok karena Narkoba (3/2019) lalu mengenai rencana pembangunan ibukota baru di Kalimantan, namun saya dan teman teman Relawan Jokowi harus terus mendukung program tersebut. ‘Karena itu yang paling benar, ahahaha…..

Karena saya dan teman teman yakin, 2000% hakul yakin, rencana itu bukan untuk memperkaya pribadi Presiden Jokowi, bahkan beliau ikhlas jika dianggap tidak akan populer karena hal ini. Agh, sudahlah !

Teman teman, Pemilihan Palangka Raya dipilih Pres. Sukarno sebagai calon ibu kota sejalan dengan datangnya Bapak Proklamasi tersebut meresmikan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada 1957. Sayang, wacana itu akhirnya berhenti karena pemerintah saat itu ibukota DKI Jakarta disibukan persiapan sebagai lokasi penyelenggaraan Asian Games.

Sebagian dari para orang-tua kita pasti tahu saat itu Presiden Sukarno merancang dari awal tata kota Palangka Raya di Kalimantan Tengah yang diresmikannya pada 17 Juli 1957. Beliau mengunjungi kota itu bersama Duta Besar Amerika Serikat Hugh Cumming Jr, Dubes Uni Soviet D. A. Zhukov, serta Sri Sunan Pakubuwono XVII.

Presiden berada di Palangkaraya untuk menancapkan tiang pancang bakal kota itu. Disana beliau sempat berkata bahwa Palangkaraya yang artinya ‘Tempat Suci, Mulia dan Agung’ itu akan dijadikan Ibu Kota Negara
Tiang simbol pembangunan Palangka Raya itu kini diabadikan menjadi sebuah monumen bernama TUGU SUKARNO. Tak jauh dari tugu tersebut terdapat Istana Isen Mulang dan bundaran besar yang juga didesain oleh Sukarno yang memang hadir di Palangka Raya kala itu atas undangan gubernur pertama Kalimantan Tengah, Tjilik Riwut. Sukarno datang meresmikan Kalimantan Tengah yang telah melepaskan diri dari Provinsi Kalimantan Selatan.

Pastinya ada alasan tersendiri kenapa pembangunan pertama Kota Palangka Raya bukan dilakukan dengan peletakan batu pertama, melainkan pemancangan tiang. Hal ini dilakukan berdasarkan kearifan lokal suku Dayak yang membangun rumah harus ‘ditancapkan’ tiang terlebih dulu.

Selain itu, beliau juga menginginkan tiang tersebut menjadi analogi pembangunan yang modern, sesuai dengan konsep pembangunan kota di Washington DC dan negara-negara besar lainnya yang bergaya art deco.

WHATS NEXT ?

Gagasan pemindahan ibu kota kembali muncul era pemerintahan Orde Baru tahun 1990-an. Rencananya memindahkan ibu kota ke Jonggol, Bogor, Jawa Barat yang jaraknya 49-50 km dari Jakarta. Namun wacana itu juga tak jelas kelanjutannya. Belakangan wacana itu menjadi permainan para pengusaha dan mafia tanah untuk menaikkan harga tanah di kawasan Jonggol.

Wacana kembali muncul di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2012. Beberapa daerah muncul sebagai alternatif ibu kota negara, yaitu Palembang (Sumatera Selatan), Karawang (Jawa Barat), Sulawesi Selatan dan Palangka Raya (Kalimantan Tengah). Tapi SBY lebih mendorong pengembangan Jakarta sebagai pusat bisnis ekonomi dengan nama The Greater Jakarta.

Pemerintah sempat mempertimbangkan 4 lokasi untuk ibu kota baru: Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Barat. Akhirnya dipilihlah Kalimantan Timur sebagai Ibukota Indonesia yang selanjutnya. Direncanakan berlokasi di antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.

Lokasi ini dianggap paling ideal dari segla pertimbangan detil;

Alasan pertama adalah karena Kalimantan Timur mempunyai risiko bencana alam yang lebih kecil.
Alasan kedua, Kaltim terletak di tengah-tengah Indonesia. Lokasi yang dipilih juga berada di tengah-tengah Balikpapan dan Samarinda.
Alasan selanjutnya adalah infrastruktur lengkap dan lahannya udah dikuasai pemerintah sebanyak 180 ribu hektar.

KENAPA HARUS PINDAH ?

Sudah lama, Jakarta menyangga beban berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Bahkan, sebagai lokasi bandar udara dan pelabuhan laut terbesar di Indonesia. Banjir dan Kemacetan lalu lintas udah terlanjur parah, polusi udara dan air kota ini harus segera kita tangani.

Selain itu, beban Pulau Jawa juga semakin berat. Penduduknya sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia, dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Kita tidak bisa terus menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat itu.

Sangat juga beralasan, jika rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks pemerataan. Seperti kita ketahui, selama ini denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa, akhirnya membuat Pulau Jawa semakin padat dan itu justru menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa.

Anggaran untuk pemindahan ibu kota baru kurang lebih sekitar Rp 466 triliun. Anggaran ini akan terbagi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), swasta dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Dengan demikian, menjadi sangat relevan bila pemindahan ibu kota harus sesegera mungkin dilakukan. Bila tidak, maka ketimpangan antara Jawa dan Luar Jawa akan semakin melebar, dan itu merupakan hal yang tidak sehat bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kapan lagi kalau tidak sekarang, karena yang lalu-lalu selalu jadi wacana, dan tak pernah terealisasi. Saatnya kita semua menyongsong ibu kota baru sebagai cerminan pembangunan yang Indonesia sentris.

‘Insyaallah !

(Red-01/Foto.ist)