Melawan Lupa (60), 'DIREKSI BUMN BISA LENGSER, KALAU MENTERI BUMN?"

Melawan Lupa (60),

‘DIREKSI BUMN BISA LENGSER, KALAU MENTERI BUMN?”

Koranjokowi.com, Jakarta :

Presiden Joko Widodo (13/6) lalu telah ‘menyetujui’ PP No. 23 Tahun 2022 yang di dalamnya memuat aturan terkait BUMN, salah satunya terkait kepengurusannya. Beleid tersebut merupakan revisi dari PP Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN.

Di dalam aturan tersebut, pemerintah mengatur sejumlah ketentuan yang berlaku bagi direksi perusahaan pelat merah. Diantaranya ‘rekan jejak’ pegangkatan direksi dan menteri . Sebagaimana di Pasal 1 Ayat (1a), (1b), dan (1c) PP 23/2022 bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dilakukan oleh RUPS untuk persero dan menteri untuk perum.

Adapun dalam Pasal 1 Ayat (1b) disebutkan, dalam daftar dan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1a), menteri dapat meminta masukan dari lembaga atau instansi pemerintah terkait. “Dalam pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), RUPS/menteri memperhatikan dan mempertimbangkan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1a),” demikian isi Pasal 1 Ayat (1c) Pp 23/2022.

Kini juga RUPS diberi wewenang menggugat direksi BUMN yang lalai dan melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian, baik bagi BUMN itu sendiri maupun pada keuangan negara. “Atas nama perum, pemilik modal dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perum,” demikian bunyi Pasal 27 Ayat (3) PP 23/2022. Maka pemerintah sebagai pemegang saham BUMN bisa menggugat anggota direksi ke pengadilan melalui menteri terkait.

Sayangnya tidak dijelaskan bagaimana cara jika masyarakat ingin ‘melengserkan’ menteri BUMN yang dianggap ‘kurang baik’ bekerja, ahahaha.

(Red-01/Foto.ist)