“Mimpi  Presiden Prabowo Swasembada/Ketahanan Pangan Thn.2025-2029?”

“Mimpi  Presiden Prabowo Swasembada/Ketahanan Pangan Thn.2025-2029?”

Koranjokowi.com, OPINi;

Jangan jadikan desa – desa menjadi kota ……… !

(Tulisan dibawah adalah buah pikir & diskusi teman-teman Koranjokowi.com + Koranprabowo ; Ridi H – Div.Hukum, Ani Neng – Sekred, AS.Bewok-Dewan Red, HM.Bayok – DewanRed,  H.Purba – Sumut 2, S.Krisna – Jatim, Ali MN-Sumut 3, RB.Baron-Sumsel, Waluyo-Jateng. Jumat, 10/1/2024. Yang kemudian menjadikan catatan dan semangat mendukung pelaksanaan   program pemerintahan Presiden Prabowo  – Wapres Gibran tahun 2024-2029 mendatang khususnya  tentang Swasembada/Ketahanan pangan)

Enaknya, persiapkan dulu kopi pahit dan cemilan cepuluhmu sebelum membaca hal dibawah ini, come on.

1. Keterbatasan Lahan Pertanian

Lahan pertanian yang semakin berkurang akibat konversi lahan menjadi perumahan atau industri mengurangi area yang tersedia untuk produksi pangan. Hal ini menghambat kapasitas produksi pangan nasional.  Tahun 2010  lalu lahan kita masih sekitar  9,7 juta ha, tahun 2014  – 9,4 juta ha dan 7,8 juta ha di tahun 2024. Harus ada aturan tegas bagaimana cara agar lahan pertanian tidak lagi dialih fungsikan apapun alasannya.

2. Kualitas Infrastruktur  & Distribusi Barang jasa

Infrastruktur yang buruk, seperti jalan dan sistem transportasi yang tidak memadai, menghambat distribusi pangan dari daerah produksi ke konsumen. Ini menyebabkan ketimpangan dalam akses pangan di berbagai wilayah. Sejak diberlakukan thn.2015 Dana Desa dianggarkan sebesar Rp.20,7 triliun untuk 74.093 desa  dan di thn.2025 menjadi Rp.71 triliun untuk 75.753 desa.

Periode thn.2015 – 2024 presiden Jokowi  meninta Anggaran Dana Desa (ADD) 70%harus dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur sehingga   mendorong perekonomian desa menjadi lebih cepat maju, laju distribusi barang – jasa  desa kota lebih cepat. Juga menyerap tenagakerja desa/padat karya, bangkitnya Bumdes, UMKM, dsb.

Kalau pun tahun 2025-2029 pemerintah fokus kepada hal diluar infrastruktur hendaknya juga ada ketegasan bagaimana ‘merawat apa yang telah dibangun selama 10 tahun lalu. Jangan sampai kembali lagi ke jaman kuda makan sendal.

3. Tingkat Kemiskinan

Tahun 2015 saat Presiden Jokowi bertugas jumlah orang miskin nasional > 28,51 juta orang  namun tahun 2024 lalu tersisa 25,2 juta orang. Yang tersebar di kota sekitar 7,29% dan didesa tersisa  11,79 persen. Disebut miskin karena perkapitanya dibawah Rp.582.932/per bulan.

Berikut perincian persentase dan jumlah penduduk miskin tahun 2024:

1.Jawa Persentase penduduk miskin: 8,48 persen -Jumlah penduduk miskin: 13,24 juta orang.

2.Sumatera Persentase penduduk miskin: 8,97 persen -Jumlah penduduk miskin: 5,55 juta orang.

3.Bali dan Nusa Tenggara Persentase penduduk miskin: 12,72 persen -Jumlah penduduk miskin: 2,02 juta orang.

4.Sulawesi Persentase penduduk miskin: 9,59 persen -Jumlah penduduk miskin: 1,96 juta orang.

5.Maluku dan Papua Persentase penduduk miskin: 19,39 persen -Jumlah penduduk miskin: 1,51 juta orang.

6.Kalimantan Persentase penduduk miskin: 5,44 persen -Jumlah penduduk miskin: 0,94 juta orang.

4. Perubahan Iklim

Perubahan iklim yang mengakibatkan pola curah hujan yang tidak menentu dan suhu ekstrem berdampak pada hasil pertanian. Hal ini dapat menyebabkan penurunan produksi pangan dan meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam. Juga menyebabkan banjir dihampir semua daerah khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian namun ada juga beberapa daerah yang kekeringan seperti NTT, dsb.  Tentu ini akan menyebabkan kesulitan bagi para petani, terutama petani skala kecil yang tidak punya akses mekanisasi pertanian

Diperlukan kordinasi cermat lintas kementrian/instansi terkait juga  adanya upaya diversifikasi, baik pada jenis tanaman pangan dan juga kemitraaan dagang, dalam arti tidak bergantung pada satu negara atau satu mitra dagang saja. Hal lain, peran BUMN pangan sebagai standby buyer hasil produksi pangan dalam negeri yang kemudian akan dijadikan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) harus lebih baik dari waktu sebelumnya. Harus gercep dalam penyiapan hilirisasi pangan yang tertata efektif meskipun dalam kondisi perubahan iklim seperti El Nino.

5. Manajemen Sumber Daya Alam

Pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, seperti penggunaan pestisida dan deforestasi, mengurangi kualitas tanah dan air yang berdampak negatif pada hasil pertanian dan lingkungan. Penggunaan sarana agrokimia yang berdosis tinggi telah mengubah keseimbangan ekosistem, mencemarkan air dan tanah, serta meningkatkan intensitas gangguan hamapenyakit. Hal-hal tersebut mengancam kerberlanjutan sistem produksi pertanian

Pertanian modern (revolusi hijau) diakui telah membawa kemajuan pesat bagi pembangunan pertanian. Sistem ini telah berhasil merubah wajah pertanian
dunia, tak terkecuali Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir telah terjadi peningkatan produksi pertanian yang cukup signifikan sebagai hasil dari revolusi
hijau ;  konsep pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture) yang merupakan implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Masyarakat Indonesia semakin sadar akan arti kesehatan sehingga sangat memperhatikan kualitas produk makanan dan minuman yang dikonsumsi baik dari
segi proses produksi maupun mutu kandungan gizi. Beberapa pasar modern harus lebih aktif menyediakan produk buah-buahan dan sayuran yang mencantumkan label bebas pestisida dan bahan kimia lainnya

6.Kemudahan mendapatkan pupuk

Pemerintahan Presiden Prabowo memang harus berjuang keras untuk banyak melakukan  perubahan besar terhadap alur distribusi pupuk subsidi untuk petani, dengan tujuan mempersingkat dan menyederhanakan proses penyaluran. Kalaupun di era Presiden Jokowi telah cukup baik , kedepan Presiden Prabowo melalui Mentan RI harus melakukan evaluasi kearah yang lebik lagi. Jika  sebelumnya, proses penyaluran pupuk subsidi ke petani terhambat keharusan menunggu Surat Keputusan (SK) dari pemerintah daerah (pemda).Kedepan  penyaluran pupuk subsidi  harus ditangani Kementan sehingga SK yang selama ini diterbitkan oleh bupati, gubernur, dan kementerian lainnya akan ‘hilang’ dengan sendirinya.

MEMBANGUN DESA KETAHAN PANGAN THN.2025-2029

Dari 6 hal diatas maka kami  mengusulkan program DESA KETAHANAN PANGAN sebagai bagian kecil dari Program Presiden Prabowo mengenai SWASEMBADA/KETAHAN  PANGAN

a.Lahan Pertanian disetiap kabupaten/kota tetap dijaga;  baik untuk kepentingan properti atau industri ,apalagi saat ini lahan pertanian tersisa 7,8 juta hektar sedangkan kebutuhan beras nasional seharusnya diatas 2,7 juta ton/bulan sehingga target mencapai produksi beras 32 juta ton tercapai di tahun 2025 yad

b.Penyedian pupuk baik itu subsidi atau non subsidi; Jika tahun 2023-2024 lalu stock pupuk bersubsidi dibutuhkan minimal  1.1 – 1,5 juta ton ( urea, NPK,  NPK Formula Khusus , dan organik ). Sementara, stok pupuk nonsubsidi sebanyak 428.299 ton (Urea dan NPK) maka ditahun 2025 minimal tersedia 200% dari tahun 2023-2024

3.Pertahankan harga jual gabah/beras; Jika tahun 2023-2024  harga  Gabah Kering Panen (GKP) sekitar Rp. 5.000 –  6.500/kilogram maka mengapa tidak  – mungkin jika tahun 2025 yad diantara Rp.7.000 – 8.500/kg. Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Beras. memang harus terus dikontrol sebagaimana keinginan petani  Karena mereka juga mempunyai hak untuk hidup  sejahtera, sehat lahir bathin.

4.Jangan jadikan Desa menjadi kota ; Jika lahan pertanian di desa – desa terjual untuk properti dan industri pastinya tidak selamanya membuat keuntungan , kita tidak akan mencapai swasembada/ketahanan pangan , dan keburukan lain yang akan kita dapat. Harus diperlukan INOVASI DESA, dimana berupa program yang diciptakan namun  harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan dari desa tersebut maka wajar jika akan ada  program desa yang satu berbeda dengan program yang dimiliki oleh desa yang lain.

Dan program DESA KETAHANAN PANGAN  dapat kita mulai dari program-program dibawah ini;

1.Peningkatan peran BUMDES , hingga Presiden Jokowi  lengser Oktober 2024 lalu jumlah BUMDES nasional sekitar 54.891 dari sekitar 1.100 di tahun 2015 lalu. Kedepan ,jika 50%-nya BUMDES nasional itu fokus dalam sektor pertanian & agribisnis maka memudahkan Swasembada/ketahanan pangan presiden Prabowo yad

2.Membanguna Desa Wisata, jika tahun 2024 lalu jumlah desa wisata baru mencapai 7.275 desa wisata  dari 74.000 desa nasional  maka tahun 2025-2029 harus mampu mencapai minimal 25.000 desa wisata nasional yang memadukan konsep  agrowisata –  objek wisata

3.Peningkatan peran LUMBUNG PANGAN , secara garis besar lumbung pangan di masyarakat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu : (a) lumbung pangan individu, (b)
lumbung pangan kolektif/ kelompok dan (c) lumbung pangan desa (lumbung desa).

Ke-3 Lumbung pangan ini berperan mengatasi kerawanan pangan masyarakat di daerah rawan pangan kronis, namun belum mampu untuk mengatasi kerawanan pangan transien akibat kondisi tak terduga seperti bencana. Penanganan kerawanan pangan juga sangat berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan melalui ke-3 lumbung ini.

Semua hal diatas akan berhasil disaat

bagus perencanaannya (Planing),

bagus Peng-organisasiannya (Organizing)

bagus Pengawasannya (Controling)

Presiden Jokowi didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) melakukan tanam padi di Desa Senori, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. (Dok: Biro Pers)

Jangan jadikan desa – desa menjadi kota ……… !

Indonesia Emas 2045 menanti, pangan rakyat terjaga.

‘Yeaaagghh..

(Red-01/foto.ist)

FOTO BICARA INDONESIA

Melawan Lupa (141), “SELAMAT HARI NATAL, SAYANG “

Melawan Lupa (141), “SELAMAT HARI NATAL, SAYANG “ Koranjokowi.com, KisahCinta: Yurike Sanger adalah istri ke-7 Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. Pertama kali Presiden Soekarno bertemu dengan Yurike Sanger pada tahun 1963. Kala itu Yurike masih […

Tentang Koran Jokowi 4107 Articles
MEDIA INDEPENDEN RELAWAN JOKOWI : *Alumni Kongres Relawan Jokowi 2013 (AkarJokowi2013), *Aliansi Wartawan Non-mainstream Indonesia (Alwanmi) & Para Relawan Jokowi Garis Lurus lainnya.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan