Melawan Lupa (165), ROCKY GERUNG &  COBA MAKI 8 PARPOL YANG MENYETUJUI UU IKN NUSANTARA !?

Melawan Lupa (165),

ROCKY GERUNG &  COBA MAKI 8 PARPOL YANG MENYETUJUI UU IKN NUSANTARA !?

KoranJokowi.com, OPIni :

Rocky Gerung (RG) yang sedang ‘naik-daun kerap mengatakan jika  Presiden Jokowi biang dari segala masalah sehingga muncul ambisi pribadi membuat IKN Nusantara  Kalimantan Timur. Lucu saja padahal ngakunya akademisi dan gelar ‘seabrek tapi tidak paham kronologis bahwa IKN telah disyahkan berupa UU IKN dan diamanatkan kepada beliau sebagai Kepala Negara agar mentaatinya.

Rangkaian proses UU IKN  telah berjalan lama hingga akhirnya diputuskan dalam Rapat Paripurna persetujuan RUU IKN di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022) lalu. Rapat itu dipimpin oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) – RUU IKN – Ahmad Doli Kurnia Tandjung yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRRI /F.Golkar, ini satu.

Ke-dua, RUU IKN yang telah disepakati menjadi UU IKN merupakan sebuah kepastian hukum yang diperlukan dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota negara baru nantinya. Oleh sebab itu, Pansus IKN selama ini telah bekerja dengan konsentrasi yang tinggi sesuai dengan mekanisme yang ada dalam merampungkan RUU tersebut dapat memenuhi syarat formil dan materiil. Bahkan saat masa reses pun dipakai untuk melaksanakan seluruh agenda penyusunan undang-undang

Ke-Tiga, Kepastian hukum berupa UU IKN yaitu UU No.3/2022 tentang Ibu Kota Negara tgl. 15 Februari 2022  merupakan landasan , amanah dan perintah bagi Presiden Jokowi sebagai langkah awal pemindahan ibu kota negara baru.

Ke-empat, isu pemindahan ibu kota negara bukanlah isu baru. Isu tersebut bahkan sudah ada sejak zaman Presiden Soekarno. Untuk itu, pemindahan ibu kota negara merupakan visi dan misi Indonesia dalam membangun pertumbuhan pemerataan pembangunan di Indonesia.

Yang selama ini dianggap pemerintahan sebelumnya terlalu berpihak kepada DKI Jakarta & Pulau Jawa dalam hal pembangunan dsb. Maka IKN merupakan jawaban atas hal ini, yaitu  membagi dan melahirkan episentrum baru di luar DKI Jakarta dan pulau Jawa.

Ke-Lima, membangun ibu kota itu sendiri bukan sementara bahkan untuk ratusan tahun ke depan, sehingga pemindahan ibu kota tidak hanya berbicara tentang jangka pendek atau menengah tapi bahkan pada jangka panjang.

Lihat saja Ibukota Metropolitan – DKI Jakarta yang kini telah berusia lebih dari 470-an tahun itu pun dimulai dari nol, kemudian tahunan, puluhan tahun hingga berusia ke-470 tahun saat ini.

Ke-Enam, Setelah diundangkannya UU IKN , masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Seperti adanya peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang teknis pemindahan ibu kota. Terutama tentang rencana induk atau master plan yang nanti akan dibicarakan lebih detail kalau ada perubahan perubahan pokok pendahuluan, visi, misi dan prinsip dasar, indikator kinerja termasuk skema pembiayaan itu harus dibicarakan pemerintah dengan DPR, pastinya.

Ke-Tujuh, UU IKN merupakan pondasi untuk bergerak sampai ibu kota negara benar-benar berpindah dan menjadi langkah pemerataan ekonomi Indonesia. Dan telah dimulai dengan ‘persetujuan’ secara aklamasi oleh para anggota rapat paripurna ke-13 DPR masa sidang 2021-2022 pada Selasa (18/01/2021) lalu.Juga  telah disepakati bahwa Ibu Kota Negara yang baru itu diberi nama Nusantara.

Ke-Delapan, fraksi fraksi di DPRRI yang menyetujui UU IKN itu ada 8 parpol/fraksi yaitu : PDIP, GOLKAR, GERINDERA, NASDEM, PKB, DEMOKRAT, PAN & PPP. Hanya PKS yang menolak. Berarti 8 VS 1.