#Gibranism , "ADA APA DENGAN DEMOKRAT DAN KABAKOM RI?"

#Gibranism , “ADA APA DENGAN DEMOKRAT DAN KABAKOM RI?”

Pagi tadi (21/10), ruang kerja Presiden Republik Fabeliano – Miss Pussy Noni masih lenggang hanya ada Nona Rusarusi – Pjs. Seskab & Mensetneg , yang juga koordinator Rusa totol seluruh Istana Presiden yang sedang mengetik. Tiba tiba pintu ada yang mengetuk, rupanya Bi Inah – abdi dalem senior Istana membawa teh hijau panas dan rebusan ubi kegemaran Nona dan satu lembar suratkabar , “INDONESIAMU”.

Nona pun menghentikan kerja untuk sarapan sambil membuka suratkabar yang dikelola oleh aktifis keras Fabeliano khusus tentang apa yang terjadi di Indonesia. Halaman demi halaman dibaca secara cermat. Khususnya tentang headline “ADA APA DENGAN DEMOKRAT & KABAKOM RI?”

Dua berita datang hampir bersamaan, dan keduanya sama-sama membuat Nona mengernyitkan dahi. Bukan karena masalahnya berat semata — melainkan karena cara ditanggapi justru terasa makin membingungkan.

BAGIAN PERTAMA: Bayangan yang Dituduh Menyerang

Pada 19 Oktober 2026, disaat publik sedang fokus mengkritisi kelambatan pemerintah menangani Karhutla 2026 >202.000 hektar yang telah berjalan lebih dari 150 hari. Dibuat gaduh dengan munculnya surat terbuka dari Forum Guru Besar Indonesia yang ditandatangati oleh sekitar 150 profesor. Kata mereka, Surat ini merupakan respons atau tindak lanjut dari isi pertimbangan Putusan MK (perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026), pertimbangan ya bukan putusan hukum.

Kata mereka, “Bagaimana mungkin kami dapat terus menanamkan nilai-nilai integritas akademik, kerja keras, dan kepatuhan hukum, jika posisi Wakil Presiden diraih melalui proses yang cacat secara administratif?”

KOK YANG PANIK DEMOKRAT, BUKAN GIBRAN?

Tidak lama, ujug – ujug, Politikus Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana, berseru:

“Nanti buzzer-buzzer geng Oslo kompak bilang guru besar ini dibiayai Demokrat!”

Padahal belum ada satu pun yang menyebut demikian. Belum ada tuduhan, belum ada bukti, belum ada nama. Dia sendiri yang menciptakan bayangan itu, lalu mengeluh seolah-olah sudah diserang. Di saat yang sama, Demokrat juga menyoroti dugaan penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu — penyidikan yang mengubah pucuk pimpinan partai besar, pergantian kepemimpinan Golkar dari Airlangga ke Bahlil yang diduga didorong dari atas. Yang semua juga bukan berlandaskan putusan hukum. Sebuah kritik yang mungkin benar, namun terasa janggal ketika disampaikan bersamaan dengan menuduh pihak lain melakukan hal yang belum tentu terjadi.

BAGIAN KEDUA: Kartu Kuning, Oksigen, dan Takdir Baskom

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) RI, Syahganda Nainggolan, sejak dilantik tanggal 2 Oktober 2026 — dan belum genap dua minggu, sudah mencatatkan dua blunder besar.

Sebagaimana ditulis Yusda Setiawan, SH. – StafSus Bd. Hukum Koranjokowi.com dan #SahabatKPK!, 15/10 lalu dalam artikel “Hati-hati Kabakom Kena Kartu Merah”, disampaikan;

🔴 Kartu Kuning Kabakom RI

“Kita bukan hanya mengirim asap, tapi kalau asapnya enggak ada, kita mengirim oksigen. Oksigen Singapura dan Malaysia itu kan datang dari hutan-hutan kita.” , entah apa alasannya tiba tiba Kabakom membuat pernyataan ini Tgl.10 Oktober 2026, di Lemhannas, Jakarta saat Kalimantan dan Sumatera terbakar

Beliau bahkan menyebut kebakaran hutan sebagai “fenomena alam di luar kesalahan manusia” — padahal Polri saat itu sudah menangkap 72 orang pembakar hutan. Ucapan itu viral hingga ke Malaysia, melukai diplomasi, hingga Menteri Senior Singapura – K. Shanmugam terpaksa menegur terbuka: Ucapan tersebut seketika viral hingga ke Malaysia dan Singapura, memicu reaksi diplomatik yang keras. Menteri Senior Singapura, K. Shanmugam, secara terbuka membalas sindiran tersebut dengan menegaskan bahwa kiriman asap tersebut nyata-nyata terjadi akibat adanya pelanggaran hukum dan kelalaian manusia di Indonesia. Ia menambahkan bahwa Singapura tidak membutuhkan klaim “kiriman oksigen” jika kompensasinya adalah kabut asap tahunan, karena pada kenyataannya, pihak yang paling menderita dan dirugikan akibat kepulan asap tersebut adalah rakyat Indonesia sendiri.

Pernyataan tanpa basis data dan fakta ini adalah kesalahan fatal bagi seorang Kepala BAKOM RI yang usianya belum genap dua pekan dilantik. Dampaknya sangat sistemik: Merusak Kredibilitas dan Kepercayaan (Trust) negara di mata publik, Memicu Kegaduhan Politik yang Tidak Perlu, serta memberikan Dampak Fatal pada Hubungan Diplomasi Internasional.

Sebagai aktivis, itu boleh. Sebagai Kepala Bakom yang gaji dan fasilitasnya dibayar APBN, itu adalah bom politik yang memecah belah komunikasi negara.

Seorang aktivis boleh gaduh; salah ngomong, minta maaf, selesai. Tapi Kepala Bakom? Mulutnya bukan miliknya lagi, melainkan milik 280 juta rakyat Indonesia. Ketika ia salah ucap, maka negaralah yang harus menanggung malu dan meminta maaf. Yang rusak adalah hubungan diplomatik, kepercayaan Presiden, dan kepercayaan rakyat.

Satu kesalahan lagi, maka sudah seharusnya KARTU MERAH diberikan kepadanya, masalahnya Presiden ikhlas ‘nggak?, Atau jangan-jangan, rakyat sendiri yang akan memintanya?

Nona menghirup teh hijau yang terakhirnya, dari dua hal ini diatas, wajar jika memunculkan pertanyaan diruang publik. “ADA APA DENGAN DEMOKRAT & KABAKOM RI?”. Nona tersenyum sambil melipat suratkabar dan menuju meja kerja. “Untung kejadian ini bukan di Republik Fabeliano”, bisiknya lirih.

‘Ikan hiu muter muter, see you later!

(Red-01/Foto.ist)