Pilpres 2024 (178) ” TAHUN 2029 JOKOWI NYAPRES JALUR INDEPENDEN ?”

Pilpres 2024 (178)

” TAHUN 2029 JOKOWI NYAPRES JALUR INDEPENDEN ?”

Koranjokowi.com, OPIni :
Banyak orang bilang ‘calon jalur independen  baik wacana Pilpres dan Pilkada itu ‘anak haramnya demokrasi. Namun kemudian senyap setelah di Pilgub Aceh tahun 2006 lalu  dimana Irwandi Yusup dari jalur independen menang dengan suara 38% lebih. Maka ini membuat semakin banyak ‘anak haram demokrasi yang mendaftar, lihat saja ditahun 2020 lalu ada sekitar 201 bakal paslon independen tingkat kabupaten/kota dan 2 bakal paslon independen tingkat provinsi. Namun setelah rekapitulasi dukungan tercatat  23 orang bakal pasangan calon (bapaslon)  yang memenuhi syarat untuk bisa ikut Pilkada Serentak 2020

Diantaranya, Pilkada Kabupaten dan walikota itu ada di :

1.Kabupaten Labuhan Batu Selatan,

2.Kabupaten Labuhan Batu Utara,

3.Kabupaten Nias Utara,

4.Kabupaten Labuhan Batu,

5.Kota Sibolga,

6.Kota Bukit Tinggi,

7.Kabupaten Sijunjung,

8.Kabupaten Indragiri Hulu,

9.Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

0.Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

1.Kabupaten Kepulauan Anambas,

2.Kabupaten Tasikmalaya,

3.Kabupaten Indramayu,

4.Kabupaten Jember,

5.Kabupaten Lamongan,

6.Kota Cilegon,

7.Kabupaten Sumbawa,

8.Kabupaten Ngada,

9.Kabupaten Sabu Raijua,

0.Kabupaten Hulu Sungai Tengah,

1.Kabupaten Kota Samarinda,

2.Kabupaten Tana Tidung, dan

3.Kabupaten Sorong Selatan.

Adapun dua bapaslon tingkat provinsi tak lolos dan tidak mengirim perbaikan syarat. Sementara di tingkat kabupaten/kota, ada 124 bapaslon tak lolos dan satu bapaslon mengundurkan diri.

“Memang banyak pihak yang mempertanyakan soal calon independen , antara tabu dan aneh. Karena sulit maju tanpa didukung oleh Parpol, namun banyak juga yang lupa jika ini pun diamanatkan dalam UU.RI No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU”, jawab PimRed Koranjokowi, ARief P.Suwendi.

Ditambahkan Arief, dalam UU tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan atas peninjauan terhadap jumlah presentase dukungan calon kepala daerah melalui jalur independen yang mengharuskan melalui 3,5% jumlah penduduk yang terkandung dalam Pasal 41 Ayat 1 dan Ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Definisi independen/perseorangan adalah seseorang yang mengikuti  pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui mekanisme pilkada tanpa mempergunakan partai politik atau  seseorang yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah tanpa disokong oleh Parpol alias atas nama diri sendiri.

Umumnya ada beberapa hal yang menyertai;

1.Melewati tahap verifikasi administrasi dan faktual, dimana KPUD akan memverifikasi salinan kartu tanda penduduk yang masuk. Proses verifikasi ini meliputi jumlah KTP minimal dan juga sebaran pendukung.

2.Dalam kasus Ahok yang pernah ‘akan’ikut dalam independen tahun 2017 lalu berhasil  berhasil mengumpulkan dukungan warga Jakarta sebanyak 786.464 KTP . Berarti telah memenuhi syarat minimal jumlah KTP untuk mendukung Ahok maju lewat jalur independen di Pilkada 2017 berpasangan dengan Heru Budi Hartono, sebagai Calon Wakil Gubernur.

3.Kelebihan yang mungkin didapat dari calon independen adalah dapat mengurangi mahalnya ‘mahar’ yang harus dibayar kepada partai politik, belum lagi perjanjian yang harus dipenuhi kepada partai politik sekiranya memenangkan pilkada. Dengan menjadi calon independen, hal-hal sejenis itu tidak perlu dirisaukan lagi dan apabila ia berhasil, maka semuanya berkat keringat dan kerja keras timnya sendiri.

4.Calon independen dapat terhindar dari hutang uang dan budi pada partai politik sehingga dapat berlaku adil dan transparan dalam memimpin daerahnya atau menerapkan kebijakan publiknya. Praktik pemerintahan diharapkan dapat bebas KKN, pengelolaan APBD bisa efektif, transparan dan bebas korupsi, sehingga alhasil tingkat kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik dapat ditingkatkan.

Yang terakhir, masih kata Arief. Meningkatnya ketidak-percayaan akan calon yang berasal dari partai politik kini dapat menemui jalan tengah, yakni dengan hadirnya calon independen. Calon independen dapat dianggap sebagai simbol lahirnya solusi atau alternatif atas pilihan lain yang lebih netral dan diharapkan sesuai dengan harapan rakyat selaku pemilih. Calon independen akan meminimalisir konflik politik dengan calon yang berasal dari parpol tertentu. Semakin banyak calon independen semakin berwarna demokrasi kita.

“Jadi tidak haram ya Pilkada jalur independen”

“Yups”

“Mungkinkah ada Pilpres jalur independen?”

“Iyalah. Tahun 2029 mendatang jika Presiden Jokowi gagal sebagai Sekjen PBB karena tidak disetujui Amerika & sekutunya. Kenapa tidak mungkin beliau maju dari jalur independen pasti lebih seru, akan bertanding dengan Ganjar yang akan 2 periode, ahahah”, Tutup Arief.

‘Saya diam karena tidak elok kalau ikut tertawa juga.

‘wkwkwkw.

(Red-01/Denny/Foto.ist)

Lainnya,

• Setiana, Sahabat Setiana. “Lady with the lamp”
• Michael Hutasoit, “SATU APK DI JABAR, LAHIRKAN 1 JUTA RELAWAN MILITAN !”
• Cinta Polri (91), “Polwan & Cooling System Pemilu 2024”
• Toto Suripto, “DALAM KEMEGAHAN HUT KAB.KARAWANG KE-390 SIAPA YANG MASIH INGAT PASUKAN ORANYE ?”
• Toto Suripto, ” SUARA RAKYAT , SUARA TUHAN & SUARA PDI PERJUANGAN”
• Setiana, ” Sat, set, sat, seet … kerja kita”
• Euis Rosdinar – Caleg DPRD KBB-1/PDIP , ” CALEG KABUPATEN WAWASAN NASIONAL !? “
• Kabar Jatim (39), “BANGGA, IJEN GEOPARK MASUK UNESCO”
• Diary, Guntur Sukarnoputra 1944 – 2022 (30), “GANJAR MEMANG LAYAK SEBAGAI PRESIDEN THN.2024”
• Pilpres 2024 (177), ” RELAWAN GANJAR MENOLAK EMIL WAPRESNYA GANJAR, TITIK ! “