HM.Misbakhum Golkar Diantara Jokowi, PDIP, SBY & Prabowo

HM.Misbakhum Golkar Diantara Jokowi, PDIP, SBY & Prabowo

Koranjokowi.com, OPINi:

Menuju tutup tahun 2024 lalu, sebetulnya saya sedang mengintip perlawanan politisi KIM PLUS tentang keinginan PDIP & Gank agar Presiden Prabowo membatalkan kenaikan 1% pada PPN yang rencananya akan diberlakukan tgl.5 Januari 2025, termasuk dari salah satu idola saya, H.Mukhamad Misbakhun – Ketua Komisi XI DPR RI /F.Golkar yang menyebut PDI Perjuangan bersikap mencla-mencle soal kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.

“Sikap politik mencla-mencle , cuci-tangannya PDIP harus diketahui oleh semua rakyat Indonesia banyak. Ketika berkuasa berkata apa, ketika tidak menjadi bagian dari kekuasaan seakan-akan paling depan menyuarakan kepentingan rakyat. Berpolitiklah secara elegan,” kata Misbakhun saat itu.

Sebelum menjadi anggota DPR RI, Misbakhun adalah seorang ASN/PNS Dirjen Pajak Kemenkeu dan thn 2005 mengundurkan diri menjadi pengusaha. dan politisi PKS 2009-2013 dan Golkar thn.2014-saat ini. Dia memang vokalis Senayan, karena menjadi salah satu inisiator Hak Angket Bailout Bank Century dan sering bersiteru dengan Menkeu Sri Mulyani. Namun dia juga mendukung saat Presiden Jokowi meminta Sri sebagai Menkeu th.2016 lalu.

Kembali ke PPN 12%,

Entah karena jasanya atau bukan yang jelas sejak 1 Januari 2025 lalu Presiden Prabowo telah mengumumkan kenaikan PPN dengan ‘keputusan’ baru kenaikan tarif PPN menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah atau yang masuk dalam kategori Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Kepada media, dia mengatakan bahwa kenaikan itu merupakan konsekuensi yang harus dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai amanat UU HPP.

“Sebagai presiden yang dipilih rakyat untuk periode 2024–2029, Bapak Presiden Prabowo bersumpah harus menjalankan konstitusi negara dan menjalankan undang-undang dengan selurus-lurusnya. Dan pemberlakuan ini sebagai sebuah moderasi politik yang bijaksana”

Sebelum saya tutup tulisan acak – kadut ini, ada satu hal lain yang sulit saya lupakan dari Misbakhum ini adalah kerapnya dia bersiteru dengan Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), karena seringkali menyampaikan saran-saran kepada (saat itu) Presiden Jokowi thn.2015 terkait apa yang harus dilakukan dalam menghadapi potensi krisis ekonomi saat itu. Dan Misbakhun menilai, tindakan SBY itu adalah gejala sindrom yang tak bisa lepas dari kekuasaan, atau post power syndrome.

(Red-01/foto.ist)