Sonny Irwansyah, #SahabatKPK!, “Sensus Ekonomi 2026, Formalitas!?”

Sonny Irwansyah, #SahabatKPK!,

“Sensus Ekonomi 2026, Formalitas!?”

Masyarakat Minta Negara Hadir Melihat Fakta, Bukan Sekadar Tembok Rumah Jakarta.

Di tengah pelaksanaan Sensus Ekonomi, suara masyarakat mulai bermunculan. Namun yang perlu dipahami, keberatan yang disampaikan bukan berarti menolak sensus. Justru sebaliknya, masyarakat mendukung penuh pendataan ini karena berharap menjadi titik awal perbaikan data nasional yang selama ini dinilai masih banyak menyisakan persoalan. Yang dipersoalkan adalah metode pendataannya. Jangan sampai sensus hanya menjadi rutinitas administratif yang akhirnya kembali menghasilkan data yang jauh dari kenyataan.

Selama bertahun-tahun, masyarakat merasakan sendiri bagaimana data sering kali tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Masih ada warga yang hidup pas-pasan tetapi dinilai mampu. Sebaliknya, ada yang secara ekonomi relatif mapan justru masih masuk dalam berbagai program bantuan. Kondisi seperti ini bukan hanya memicu kecemburuan sosial, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap sistem pendataan pemerintah.

Salah satu kekhawatiran terbesar masyarakat adalah ketika kondisi ekonomi seseorang dinilai hanya dari tampilan fisik rumah. Rumah berdinding tembok, berlantai keramik, atau beratap genteng bukan ukuran pasti seseorang hidup berkecukupan. Banyak rumah merupakan warisan keluarga yang dihuni beberapa kepala keluarga. Ada pula yang tinggal di rumah layak, tetapi bertahun-tahun hidup tanpa pekerjaan tetap, dengan penghasilan yang tidak menentu.

Jika indikator yang digunakan hanya melihat bangunan, maka kesimpulan yang dihasilkan berpotensi keliru.Karena itu, masyarakat berharap petugas sensus benar-benar menggali fakta yang sesungguhnya. Pertanyaan mendasar seperti apakah rumah tersebut milik sendiri, masih berstatus warisan bersama, atau bahkan hanya menumpang, menjadi informasi yang jauh lebih penting daripada sekadar melihat bentuk bangunan. Begitu pula jumlah kepala keluarga dalam satu rumah, jumlah anggota keluarga, pekerjaan suami, istri, hingga anak-anak yang sudah dewasa, apakah memiliki penghasilan tetap atau justru masih menjadi tanggungan keluarga.

Inilah potret ekonomi riil yang semestinya menjadi dasar pendataan. Masyarakat juga berharap petugas tidak hanya mengisi formulir, tetapi benar-benar melakukan verifikasi secara menyeluruh. Pendataan yang dilakukan dengan tergesa-gesa hanya akan menghasilkan angka-angka di atas kertas, bukan potret kehidupan rakyat yang sebenarnya. Negara membutuhkan data yang hidup, bukan sekadar data yang selesai dikerjakan demi memenuhi target administrasi. Harus diakui, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap berbagai program pendataan pemerintah tidak lagi sekuat dulu.

Bukan karena masyarakat anti terhadap kebijakan negara, melainkan karena pengalaman selama ini membuat sebagian warga merasa hasil pendataan belum sepenuhnya menghadirkan keadilan. Ketika data keliru dijadikan dasar kebijakan, dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat kecil yang seharusnya menjadi prioritas perlindungan negara. Momentum Sensus Ekonomi ini seharusnya dimanfaatkan pemerintah untuk membangun sistem Satu Data Indonesia yang benar-benar terintegrasi. Data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan identitas kependudukan elektronik perlu disinkronkan agar tidak lagi terjadi pendataan yang berulang, tumpang tindih, maupun perbedaan data antarinstansi.

Banyak negara telah memanfaatkan integrasi data untuk meningkatkan ketepatan pelayanan publik. Indonesia pun memiliki peluang untuk mengarah ke sana apabila pengelolaan datanya dilakukan secara konsisten dan akuntabel. Pada akhirnya, masyarakat tidak meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya menginginkan negara melihat kenyataan apa adanya. Jangan menilai kemiskinan dari cat tembok, keramik lantai, atau genteng di atas kepala. Nilailah dari kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh pekerjaan yang layak, serta mempertahankan penghasilan untuk menyekolahkan anak dan menyambung hidup. Sebab jika fondasi data masih keliru, maka kebijakan yang lahir pun berisiko salah sasaran. Dan ketika itu terjadi, yang kembali menanggung akibatnya adalah rakyat kecil.

(Foto.ist)