Kinerja Pemkab Dairi tahun 2019-2021 – (4), “11 Catatan Merah Hendra C.Tambunan – DPRD Fraksi PDI-Perjuangan Untuk Bupati Dairi “

PEMANDANGAN UMUM ANGGOTA FRAKSI PDI-PERJUANGAN DPRD KABUPATEN DAIRI TERHADAP RANPERDA KABUPATEN DAIRI TENTANG: PERTANGGUNG JAWABAN PELASANAAN APBD TAHUN 2020

KoranJokowi.com, Dairi, Sumut : Atas kesepakatan bersama Pimp.Umum/Redaksi KoranJokowi.com maka tidak ada edit atau apapun atas hal ini sebagaimana dokumen yang diterima oleh saya selaku Stafsus KoranJokowi.com, sehingga tidak mengakibatkan ‘miskomunikasi atau multi-tafsir atas ke-11 poin dibawah ini , Berikut isinya:

….

Ass, Wr. Wb.. Salam Sejahtera, Ohm Swastiastu, Nhamoo Buddhaya Salam Kebajikan

Njuah-njuah, Mejuah Juah, Horas!!!

Yang terhormat, Ketua, Wakil Ketua, dan Seluruh anggota DPRD Kab. Dairi

Saudara Bupati, Wakil Bupati, Saudara Sekda beserta seluruh jajarannya, dan para undangan yang tak dapat kami sebut satu persatu.

Sidang Paripurna yang terhormat,

Sebelumnya marilah kita bersama-sama mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan yang maha kuasa karena atas anugerah rahmat dan kasihnyalah kita masih bisa berkumpul di Ruang Sidang yang terhormat ini dalam keadaan sehat sampai dengan detik ini., walaupun dalam masa pandemic COVID-19 yang melanda dunia terkhusus Negara kita Indonesia.

Dalam kesempatan ini ijinkanlah saya menyampaikan beberapa point yang menjadi perhatian saya sebagai anggota DPRD Fraksi PDI-Perjuangan

1.Bahwa Bupati Dairi pada nota pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 yang disampaikan 5 Juli 2021 menerangkan bahwa Pemkab Dairi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 7 kali berturut-turut. Pada pengantar halaman 3 diterangkan, WTP dimaksud diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pertanian dan infrastruktur—guna ‘Mewujudkan Dairi Unggul yang Mensejahterakan Masyarakat Dalam Harmoni Keberagaman’. Sementara itu, pada dokumen dimaksud, Bupati menerangkan Silpa sebesar Rp114 milliar atau 10,8 persen dari APBD Rp1 triliun. Sebelumnya, pada nota pengantar LKPJ per 19 April 2011, Bupati menjelaskan, pertumbuhan ekonomi berada di angka – (minus) 0,94 persen. Menurut saya, perlu penjelasan lebih detail—bagaimana hubungan langsung WTP dengan pertumbuhan ekonomi? Faktanya, justru tahun 2020 dengan WTP yang ke 7, justru pertumbuhan ekonomi terpuruk di angka -0,94 persen.

Ini sangat kontradiktif atau tidak rasional. Seolah, program atau proyek pemerintahan ini tidak berguna atau tidak produktif. Pemerintah menggelontorkan uang Rp.900 milliar tetapi justru berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Ini indikasi, pembelanjaan, jauh dari skala prioritas. PERUBAHAN MENUJU DAIRI UNGGUL, sepertinya tinggal slogan. Enak di dengar tetapi jauh dari realita. Betapa tidak, ketika masyarakat didera kesulitan ekonomi dampak covid, Bupati justru membengkakkan silpa hingga Rp.114 milliar. Ini angka tertinggi dalam sejarah keuangan Pemkab Dairi – yang mengindikasikan ketidakmampuan. Jadi, jangan terlalu bangga dengan WTP.

Sekali lagi, perlu penjelasan secara rasional, bagaimana hubungan langsung WTP yang dibanggakan Bupati dan pertumbuhan ekonomi yang terpuruk di angka -094 persen silpa Rp.114 milliar dengan kesejahtaraan rakyat. Kalau menurut saya, ini bertolak belakang bahkan tidak punya korelasi.

2.Bahwa sebagian dari Silpa senilai Rp.114 milar tersebut adalah bersumber dari dana refocussing. Silpa refocussing menggambarkan bahwa Bupati Dairi tidak matang dalam perencanaan pembelanjaan. Bicara fokus tetapi tidak fokus. Refocussing berarti fokus ulang. Dari info yang diperoleh, Silpa refocussing cukup besar. Ini mengingatkan, bahwa Bupati perlu belajar dan belajar lagi tentang penyusunan anggaran agar mengacu skala prioritas. Pendapat saya, Bupati lemah dalam pengelolaan anggaran. Padahal, dana itu bisa dioptimalkan untuk belanja penanganan covid diantaranya membeli PCR untuk swab. Sangat memilukan, banyak uang tetapi urusan pemeriksaan sampel korban covid harus ke luar kota.

3.Pun demikian, saya tidak hanya mengkritisi. Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, saya mengusul pengadaan bibit ternak babi sebanyak 50 ribu ekor ditampung di Perubahan APBD 2021 dan APBD 2022. Percaya atau tidak, ternak yang sebelumnya dikelola puluhan ribu keluarga mampu membiayai pendidikan hingga jenjang sarjana. Warga di perkotaan hingga pelosok desa intensif membudidayakan. Umur perawatan relatif singkat dan masyarakat sudah mapan dalam pemeliharaan. Harga daging babi yang melonjak saat ini hingga Rp.140 ribu per kilogram dari Rp60 ribu per kilogram merupakan solusi cepat peningkatan ekonomi rakyat. Ini juga jalan keluar mengurangi kerumunan cegah covid dimana masyarakat sudah punya aktivitas baru. Pemusnahan piaraan akibat virus tahun 2019 seyogianyalah diikuti solusi.

Penyediaan bibit ternak babi punya relevansi dengan aktivitas lainnya diantaranya tumbuhnya penyedia pakan dan peningkatan harga jagung dan ubi kayu serta bahan makanan lainnya. Sekali lagi saya ingatkan, anggaran harus dipakai untuk kemakmuran rakyat dan berdampak nyata. Perbaikan rumah pejabat dan belanja mobil dinas serta fasilitas lainnya belum tentu signifikan bagi kemakmuran rakyat banyak.

4.Menurut saya, bahwa pengelolaan dana covid tidak transparan. Sampai saat ini, dewan tidak memperoleh dokumen utuh kemana saja pengeluaran anggaran covid. Sehubungan itu, saya meminta kesediaan Bupati memberikan dokumen detail alokasi dana covid selama tahun 2020. Perlu diingat bahwa salah satu prinsip anggaran adalah transparan. Rakyat berhak tahu uang dipakai kemana sebab anggaran tersebut bersumber dari pajak rakyat. Dan salah satu tugas dewan adalah pengawasan anggaran. Jadi, hak DPRD memperieh dokumen dana covid. Miris sekali, anggaran penanganan covid senilai Rp1,4 milliar untuk pengadaan bilik strerilisasi, terkesan sia-sia sebab bilik tersebut mirip rongsokan atau botot yang dipajang di kantor pemerintah.

5.Melalui sidang yang terhormat ini, saya mengingatkan, agar Bupati segera menyalurkan bantuan sosial baik berupa barang maupun uang. Dan bantuan harus berkualitas. Kejadian bantuan dunia usaha dan perorangan di awal pandemi covid –berujung busuk hanya karena mempersiapkan seremoni, jangan terulang lagi. Demikian hanya bantuan beras berkualitas busuk kepada guru honor, perangat desa dan wartawan seperti yang terjadi Desember 2020 jangan terulang lagi. Jangan sakiti orang kecil! Mendingan tidak disalurkan kalau barangnya busuk.

6.Bahwa dalam kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati (Eddy Keleng Ate Berutu Jimmy Sihombing) selama 2 tahun lebih, beberapa pimpinan OPD merupakan hasil impor. Menurut saya, kualitas pejabat impor terkesan buruk. Faktanya, Kepala Dinas Kesehatan Ruspal Simarmata membelanjakan bilik yang sia-sia senilai Rp1,4 milliar. Disharmoni Direktur RSUD Sidikalang Sugito Panjaitan dan tenaga medis tak terselesaikan. Itu, belum lagi disiplin yang lemah oknum dokter spesialis dan perawat yang terkadang hanya masuk 2 kali seminggu. Selanjutnya, distribusi dan harga pupuk bersubsidi ditangani Kadis Pertanian Efendi Berutu dan Kadis Perindustrian Oloan Hasugian selalu dikeluhkan petani. Khusus Kadis Perindustrian, harga elpiji 3 kilogram masih suka-suka di tingkat pengecer. Seterusnya, puluhan sekolah dipimpin Plt sementara kepala sekolah yang sudah memiliki NUKS tak diberi ruang menjadi manajer.

Itu belum lagi maraknya dugaan korupsi dana BOS di sekolah di bawah Kepala Dinas Pendidikan, Jonni Waslin Purba. Saya usulkan, kepercayaan Bupati khususnya kepada pejabat impor harus dievaluasi ulang. Kalau perlu dikembalikan ke daerah dari mana mereka diimpor. Percaya atau tidak, di tengah besarnya angka pengangguran, Kepala Dinas Kependudukan Situmorang justru mengangkat tenaga harian lepas (THL) dari luar daerah. Maaf saja, saya tidak bangga jika kemampuan Kadis Kependudukan hanya setingkat cetak KTP di kantor Camat. Idealnya, cetak KTP bisa dilaksanakan desa. Itu baru layanan maksimal. Dinas Dukcapil tinggal proses verifikasi, lalu pencetakan dilakukan di kantor desa. Mengapa tidak? Pemerintah pusat dan jasa telekomunikasi sudah menyediakan jaringan internet sampai ke desa. Pemerintah desa bisa beli printer lalu megoperasikan Karenanya, perlu penjelasan, apakah Bupati masih bangga dengan pejabat impor? Bangga dengan Inspektur Budianta Pnem yang memakai mobil plat merah jadi plat hitam saat diangkat sumpah dan integritas?

7.Sebagaimana diketahui, wabah covid merupakan masalah dunia. Namun pada situasi pandemi covid, Direktur RSUD Sidikalang Sugito Panjaitan diduga mencoba melakukan penyimpangan dengan persetujuan kepada Bagian Farmasi RSUD Sidikalang Eva Hutagalung agar memberi obat tertentu kepada dr Haposan Situmorang notabene mantan Direktur dan Kadis Kesehatan Dairi. Beruntung, Eva tidak mengikuti perintah atasan karena tidak mau membuat pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya, apa langkah yang sudah dilakukan Bupati terhadap oknum dokter yang mencoba melakukan penyelewengan. Menurut saya, sangat wajar Sugito Panjaitan dicopot.

8.Menyikapi janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Dairi, Eddy Kelleng Ate Berutu dan Jimmy Sihombing tentang penempatan aparatur sesuai prinsip ‘the right man on the right place’, saya menyatakan, bahwa pelaksanaannya masih jauh. Kepemimpinan Eddy-Jimmy menimbulkan ketidakpastian dan ketidaknyamanan bagi PNS. Birokrasi terkesan diobok-obok. Bahagia Ginting Kepala BPBD, Anton Sihaloho notabene alumni STPDN dicopot tanpa pernah diberi teguran. Mangumban Silalahi alumni Sekolah Tinggi bidang Pekerjaan Umum—yang berkontribusi mendesain Taman Wisata Iman Sitinjo dan jalan lingkar Huta Rakyat-Sidiangkat kandas jadi staf. Saya usul, keberadaan mereka, khususnya alumni sekolah kedinasan diperhatikan sebab mereka punya ilmu mapan di bidangnya. Saya yakin, Mandagri Tito Karnavian dan Menpan RB Tjahyo Kumolo akan menangis jika melihat alumni sekolah kedinasan dinonjobkan tanpa kesalahan jelas.

9.Saya usulkan, Bupati tidak lagi membuat PNS menangis lewat copot mencopot. Jika tidak ada kesalahan serta tidak ada dokumen resmi berupa pelanggaran, jangan mencopot camat atau kepala bidang menjadi kepala seksi sebagaimana dialami Untung Nahampun, Mona Sianturi, Saydin Habeahan dan lainnya. Punishment and reward dalam, birokrasi harus jelas dan terukur! Sebaliknya, oknum camat yang diduga melakukan pungli terhadap kepala desa mesti ditindak. Demikian kepala puskesmas yang membuat aruf ambulans di luar ketentuan, harus diberi hukuman setimpal.Rekomendasi DPRD pada paripurna lalu yang meminta 2 camat dievaluasi, perlu ditindaklanjuti. Reformasi birokrasi, jangan sebatas kata.

11.Selanjutnya dalam rangka, terwujudnya pemerintahan yang baik, saya menyarankan agar ada komitmen yang kuat dan tulus antara Bupati dan Wakil Bupati. Pecah kongsi Bupati dan Wakil Bupati secara terbuka tahun 2020 adalah hal memalukan. Pemimpin daerah telah mempertontonkan betapa bobroknya manajemen pemerintahan akibat faktor ego. Saya berharap, Bupati menghargai Wakil Bupati dari sisi kapasitas. Libatkan Wakil dalam pengambilan kebijakan termasuk penempatan aparatur. Jangan sampai, oknum di luar pemerintahan seolah punya kuasa lebih kuat mengatur pemerintah.