
Jaleswari Pramodhawardani, M.Hum , Deputi V/KSP.RI – (7), “TEROR NAKES DI PAPUA ITU DILUAR BATAS KEMANUSIAAN, PEMERINTAH PASTI BERTINDAK TEGAS”
KoranJokowi.com, Bandung : Dra. Jaleswari Pramodhawardani, M.Hum.- Deputi V / Kantor Staf Presiden Republik Indonesia sejak 2016 ini pastinya selalu terganggu aktifitas tidur nyenyaknya apalagi melihat situasi politik di Papua masih mengkhawatirkan. Sedangkan disatu sisi baik pemerintah pusat dan daerah sedang mempersiapkan ajang PON XX di Papua yang diperkirakan akan digelar tgl. 2 – 15 Oktober 2021 mendatang.
Luka akibat perlakuan orde baru selama ini belumlah hilang dari masyarakat Papua, dan Presiden Jokowi sejak tahun 2014 berusaha keras ‘mengobatinya dengan berbagai program dan pendekatan kultural. Namun teror teror yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua seolah tiada henti. Termasuk teror kepada para Nakes Puskesmas Distrik Kiwirok Papua lalu, pastinya ‘mencoreng dan mengkhianati kebersamaan masyarakat Papua menjadi provinsi nyaman dan aman dalam hal apapun.
‘Mba Dhani” panggilan akrab kami seolah tidak mampu lagi berkata kata, “Itu sudah diluar batas kemanusiaan, bagaimana bisa para nakes yang berjuang untuk masyarakat disana diperlakukan seperti itu”, saat diminta tanggapan soal ini
Mba Dhani yang juga Tim Pengarah, Tim Monitoring Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,sejak tahun 2019 ini bahkan memberikan ultimatum kepada KKB tersebut “Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua itu merupakan penjahat kemanusiaan, sehingga harus ditumpas habis dari bumi pertiwi. Atasnama pemerintah dan kemanusiaan kiranya KKB untuk menghentikan aksi brutal yang tak berperikemanusiaan, seperti yang dilakukan selama ini. Dan jangan salahkan pemerintah melalui TNI-Polri jika bertindak dan melakukan penegakan hukum secara tegas dan tuntas atas serangkaian aksi teror KKB ini,”jawab Mba Dhani
-Alm.Gabriella Meilani-
Ditambahkan Mba Dhani bahwa Pendekatan keamanan yang diambil pemerintah saat ini berbeda dengan Orde Baru. Saat ini, semua lebih terukur melalui perhitungan matang. Tujuannya jelas melindungi masyarakat setempat. Terlebih, Presiden Jokowi kerap datang ke Papua, termasuk saat konflik Nduga tahun 2019 lalu “Beliau langsung responsif ke titik tertentu, kita harus tahu di Nduga itu jumlah penduduknya 94 ribu dan tersebar di 32 distrik, itu luas sekali. Saya rasa tidak ada Presiden yang pernah ke Nduga (selain Jokowi), karena rawan, daerah merah,”
Mba Dhani juga menyebutkan bahwa kabar tentang meninggalnya perawat Gabriella Meilan (22) dan belum ditemukannya Gerald Sokoy (28) akibat tindakan KKB Papua, merupakan kabar buruk bagi Indonesia. “Kantor Staf Kepresidenan menyatakan duka cita sedalam-dalamnya atas gugurnya pahlawan kemanusiaan seperti Ibu Gabriella Meilani, dan hilangnya Bapak Gerald Sokoy yang telah mendedikasikan hidupnya melayani warga masyarakat pedalaman di Papua,” lanjut Anggota Dewan Penasehat, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN sejak tahun 2003 ini kepada KoranJokowi.com by seluler (23/9)
(Red-01/Foto.ist)
Sebelumnya,
JALESWARI PRAMODHAWARDHANI DEPUTI V/KSP, “TIDAK ADA TOLERANSI UNTUK RASISME !” – KORAN JOKOWI
1 Trackback / Pingback