Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) ; “PRESIDEN JOKOWI TIDAK KOMPROMI ADANYA KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DI PAPUA”

Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) ; PRESIDEN JOKOWI TIDAK KOMPROMI ADANYA KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DI PAPUA”

KoranJokowi.com, Bandung : Sejak awal tahun 2021, beberapa kali terjadi tindak pidana yang membuat situasi keamanan tidak kondusif di Intan Jaya. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) diduga melakukan berbagai tindak pidana yang mengganggu kondusifitas keamanan dan ketertiban, bahkan mengancam keamanan aparatur pemerintahan kabupaten. Terbaru, KKB diduga melakukan tindak pidana terhadap warga Distrik Sugapa, Kab. Intan Jaya, Papua (8/02/2021) lalu, yang kemudian menjadikan warga mengungsi dari tempat tinggalnya.

“Presiden Jokowi tidak akan berkompromi dengan KKB di Provinsi Papua, yang nyata-nyata mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemerintah bertanggungjawab dan terus memberikan perlindungan maksimal bagi segenap warga negara, termasuk masyarakat di Kabupaten Intan Jaya dari ancaman KKB. Aparat keamanan diminta untuk mengambil tindakan terukur dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan guna menciptakan keamanan bagi masyarakat di Intan Jaya”, demikian Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia kepada KoranJokkowi.com (22/2) melalui seluler.

Mba Dhani panggilan akrab beliau, menambahkan untuk itu Pemerintah Pusat menghimbau agar Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya kembali ke wilayah kerjanya. Termasuk meminta Bupati dan jajarannya untuk kembali bekerja di Intan Jaya dan tidak bekerja dari Nabire.

“Pemerintah Pusat mempercayakan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk dapat menyelesaikan masalah ini dan mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah daerah dari kabupaten Intan Jaya. Pemerintah provinsi diharapkan untuk melakukan koordinasi dengan para tokoh adat dan pemimpin agama setempat. Peran pemerintah pusat akan memberi dukungan kepada provinsi dan kabupaten termasuk menyediakan bantuan sosial dan kesehatan”, tambah Mba Dhani.

Pemerintah melalui Inpres No. 9 Tahun 2020 dan Kepres No. 20 Tahun 2020, secara serius memberikan perhatian khusus untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Otonomi khusus untuk Papua juga akan terus berlanjut melalui perbaikan UU Otonomi Khusus Papua yang prosesnya sedang berlangsung. (Red-01/Foto.ist)

Tentang RedaksiKJ 760 Articles
MEDIA INDEPENDEN RELAWAN JOKOWI : Alumni Kongres Relawan Jokowi 2013 (AkarJokowi2013), Aliansi Wartawan Non-mainstream Indonesia (Alwanmi) & Para Relawan Jokowi Garis Lurus lainnya.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan