RELAWAN JOKOWI DALAM PUSARAN OPTIMALISASI PEN, IBUKOTA BARU, POTENSI MILENIAL & KOPERASI-UMKM PROV. KALIMANTAN ?

RELAWAN JOKOWI DALAM PUSARAN OPTIMALISASI PEN, IBUKOTA BARU, POTENSI MILENIAL & KOPERASI-UMKM PROV. KALIMANTAN ?

Koranjokowi.com, Bandung : Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional dan menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran.

Saat krisis moneter tahun 1998, disaat ekonomi terpuruk , kekuatan Koperasi-UMKM masih mampu mendukung ekonomi nasioanl hingga > 52%, juga saat Pandemi Covid 19 sejak tahun 2020 lalu dengan potensi > 61 juta UMKM nasional mampu menyumbang untuk negara lebih dari Rp. 8 -11,2 trilyun. Sekaligus mampu menyumbang dan menyerap > 60,42 % dari total investasi di Indonesia tahun 2020-2021 yang mencapai > Rp.820 trilyun.

Dalam pandemi Covid 19 tahun 2020-2022 memang terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 4-5,32% , namun demikian, program PEN – Pemulihan Ekonomi Nasional dengan anggaran > Rp.695,20 triliun haruslah tepat sasaran sehingga target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 20220-2024 mampu mencapai 5,5 -6,2%.

Prediksi tersebut tentu membuat kita semakin optimis dan harus didukung oleh pemerintah daerah juga mendorong pemda dan masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM apalagi Pemerintah telah memberikan kemudahan/stimulus fiskal dan moneter sehingga roda ekonomi hingga desa desa terpencil akan terus bergerak., seyogyanya disambut dengan positif oleh pelaku usaha dengan menggerakkan usahanya secara baik.

Kalau pun IKN – Ibu Kota Nusantara itu terletak di wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Selayaknya kesuka-citaan seluruh masyarakat di Prov. Kalimantan karena ini adalah bagian dari upaya pembangunan dan keadilan kesejahteraan yang tidak ‘jawa-sentris.

Bagaimana potensi Koperasi – UMKM Di prov. Kalimantan untuk menghadapi IKN ?, sedangkan benang-kusut masih mendominasi potensi yang ada

Provinsi Kalimantan Barat,

Beribukota di Kota Pontianak ini menjadi bagian dari provinsi di Indonesia pada tanggal 7 Desember 1956. Saat ini diperkirakaan jumlah penduduk yang ada diprovinsi ini mancapai 4,4 juta jiwa dengan luas wilayahnya yang mencapai 115 ribu kilometer persegi.

Jumlah UMKM di Kalbar ± 182.707. Usaha Mikro daerah masih mendominasi dengan kontribusi mencapai 91,23% dan usaha menengah 7,95%. Namun yang sudah memiliki izin baru 13.827 pelaku usaha.

Provinsi Kalimantan Tengah,

Provinsi yang resmi menjadi bagian dari NKRI pada tanggal 2 Juli 1958 ini memiliki ibukota provinsi di Kota Palangkaraya. Jumlah penduduk > 2,2 juta jiwa yang mendiami wilayah seluas 153 ribu kilometer persegi.

Provinsi Kalimantan Tengah saat ini memiliki UMKM > 71.406 UKM , menaik dari tahun 2020 yang hanya 64.067 UMKM

Provinsi Kalimantan Selatan,

{rovinsi yang menjadikan Kota Banjarmasin sebagai ibukotanya ini resmi menjadi bagian dari provinsi di Indonesia pada tanggal 7 Desember 1956 berpenduduk > 3,6 juta jiwa dengan luas wilayahnya sekitar 36 ribu Km

Adapun jumlah Koperasi yang dibina oleh Dinas Koperasi dan UKM Kalsel termasuk perkembangan dari seluruh Kabupaten/Kota hingga bulan Desember 2021 berjumlah 2.651 UMKM, 1.749 aktif dan 902 tidak

Provinsi Kalimatan Timur,

Provinsi ini beribukota Kota Samarinda ini menjadi bagian dari Indonesia pada tanggal 2 Juli 1958 berpenduduk > 2,8 juta jiwa dan luas daerahnya mencapai 194 ribu Km

Kementerian Investasi RI mencatat sebanyak 4.286 UKM Kaltim telah terdaftar pada sistem OSS periode Januari hingga Agustus 2021 dan didominasi oleh pedagang besar, bukan mobil dan sepeda motor sebanyak 71.989 UKM. Adapun sektor usaha lainnya adalah konstruksi gedung sebanyak 39.954 UKM, bangunan sipil 38.874 UKM, perdagangan eceran, bukan mobil dan motor 277.991 UKM dan konstruksi khusus sebanyak 27.925 UKM.

Provinsi Kalimatan Utara,

Beribukota di Tanjung Selor dan resmi menjadi sebuah provinsi pada tanggal 25 Oktober 2012 berpenduduk > 622 ribu jiwa dengan total luas wilayah sekitar 71 ribu kilometer persegi.

Dalam Rilis BPS Thn.2020, jumlah Kopersi & UMKM di Prov Kaltara mencapai 558 unit, sedangkan didata thn.2016 masih memiliki lebih dari 7.279 UMKM dengan jumlah
terbanyak di Kabupaten Bulungan ?

Dari semua data, Koranjokowi.com mencatat beberapa hambatan pemberdayaan Koperasi – UMKM di Prov. Kalimantan, diantaranya yaitu,

(1) Rumitnya prosedur penginputan ijin usaha CV, Firma atau usaha dagang yang sudah berdiri akibat form di OSS memerlukan nomor surat pengesahan dari AHU (KUMHAM), sehingga pelaku usaha perlu mengeluarkan biaya lebih besar untuk membayar jasa notaris dalam perubahan ijin tersebut.

(2). Saat ini prosedur perizinan Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) masih belum semua berjalan karena sistem di daerah yang belum terintegrasi dengan sistem OSS. Hal ini karena selama ini, pengurusan perizinan dilakukan di daerah, namun sekarang semuanya ditarik ke pusat lewat OSS.

(3). Pelaku usaha membutuhkan beberapa ijin jika mempunyai usaha lebih dari satu, sehingga memerlukan Nomor Izin Berusaha (NIB) lebih dari satu. Padahal untuk membuat satu NIB memerlukan satu email. Bagi pelaku usaha, hal ini merupakan sebuah hambatan apabila harus mengingat beberapa email sekaligus.

(4) Kesalahan pembacaan NIK pada sistem OSS ketika pelaku usaha melakukan migrasi ke NIB yang baru.

(5). Sebagian pengurusan izin harus didampingi konsultan atau pihak ketiga lainnya untuk memberikan bimbingan teknis dalam penginputan ke sistem OSS.

(6).Menurut UU Cipta kerja, usaha mikro atau kecil cukup memerlukan NIB, tetapi kenyataannya masih diperlukan berbagai perizinan yang lain.

(7). Masih banyaknya SDM / petugas di daerah yang belum memahami sistem OSS sehingga tidak bisa memberikan bimbingan maupun konsultasi kepada pelaku usaha.

(8) Masih belum optimalnya infrastruktur yang mendukung sistem OSS.

(9).Hasil produksi UMKM belum optimal menembus pasar ekspor, di antaranya karena kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai.

(10). Potensi milenial di tahun 2022 – 2024 mencapai lebih dari 190 juta usia Milenial , dan niscaya angka usia Milenial di Prov. Kalimantan diproyeksikan > 50-70,4% dari jumlah penduduk Prov. Kalimantan yang tahun 2021 lalu sekitar > 16,3 juta jiwa.