ALUMNI KONGRES RELAWAN JOKOWI YAKIN KPK AKAN 'GANYANG DUGAAN KORUPSI FORMULA - E JAKARTA

ALUMNI KONGRES RELAWAN JOKOWI YAKIN KPK AKAN ‘GANYANG DUGAAN KORUPSI FORMULA – E JAKARTA

Koranjokowi.com, Bandung :

Saat diperiksa KPK (8/2) lalu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan ijon kepada Bank DKI sebesar Rp.180 miliar untuk anggaran Formula E karena hal itu dilakukan sebelum ada Peraturan Daerah APBD DKI Jakarta

Kordinator Nasional (KordNas) Alumni Kongres Relawan Jokowi 2013 (AkarJokowi 2013) , Arief P.Suwendi melalui seluler (13/2) saat diminta tanggapan hal diatas mengatakan.

“Jangan ragukan kerja KPK, jangan dikte KPK. Karena KPK punya AKI ; Akselerasi, Kreativitas, dan Inovasi. Jika publik meragukan KPK sebelum era kepemimpinan Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Firli Bahuri, M.Si itu boleh saja, namun setelah era-Firli kinerja KPK demikian baik. Tahun 2020, KPK menyelamatkan uang negara lebih dari Rp. 592,4 triliun , tahun 2021 sekitar Rp 46,5 triliun dengan penangkapan 109 pelaku korupsi. Dari ini saja kita bisa lihat ada ‘penurunan’ kerugian negara, ada ketakukan melakukan korupsi kalau pun belum 100%. Ini yang saya sebut ‘kinerja KPK dalam situasi ‘on-fire”, kata Arief

Berkaitan dengan kasus Formula – E Jakarta yang terus gaduh, Arief yang juga seorang penggagas Kongres Relawan Jokowi 2013 di Bandung lalu KPK dalam menangani Formula – E akan berpedoman kepada AKI

1.Akselerasi,

mendobrak tatanan kerja lama yang telah usang dengan tindakan baru & nyata sebagaimana keinginan rakyat. Pola-pola kerja yang lebih baik, sehingga bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Tetapi, untuk itu, diperlukan kreativitas.

2.Kreativitas,

kesanggupan melihat sesuatu dari sudut yang berbeda dan membutuhkan keberanian keluar dari rutin jalur kerja yang sudah biasa dilakukan.

3.Inovasi,

kemampuan menciptakan metode kerja baru, ibarat darah segar dan oksigen yang akan terus-menerus menghidupinya. Ketiadaan inovasi, layaknya kehampaan oksigen, mempercepat kematian suatu organisasi.

Mengenai ‘ijon, Arief berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pemerintah dilarang menandantangani kontrak pengerjaan proyek sebelum APBN atau APBD untuk proyek itu turun. Jadi, jangankan melakukan pembayaran dengan mengijon ke Bank DKI, melakukan kontraktual untuk kegiatannya pun dilarang.