Kabar Kab. Dairi, Sumut (57) “DPRD & MASYARAKAT KAB.DAIRI KERAP MIMPI DAIRI UNGGUL THN.2019 – 2024 ?”

Kabar Kab. Dairi, Sumut (57)

“DPRD & MASYARAKAT KAB.DAIRI

KERAP MIMPI DAIRI UNGGUL THN.2019 – 2024 ?”

KoranJokowi.com.Kab. Dairi, Sumut :

Edward Munte – Anggota DPRD Kabupten Dairi dari Fraksi PDI Perjuangan saat  dimintai tanggapannya terhadap program dan kebijakan Bupati Dairi – Eddy Kelleng Ate Berutu selama menjabat, mengatakan bahwa “Bupati Eddy Kelleng Ate Berutu tidak konsisten sesuai dengan janji janinya sehingga Perubahan untuk Dairi Unggul belum nyata atau nol. “ Perubahan sesuai janji Bupati itu belum ada atau nol. APBD yang selama kepemimpinan Bupati dirasa  tidak bermanfaat.

Demikian wakil rakyat kita, ini hal logis disaat wakil rakyat dan masyarakat Kab. Dairi mempertanyakan kinerja Bupati yang dirasa belum membawa dan melakukan perubahan sesuai dengan jargon kampanyenya “Perubahan Menuju Dairi Unggul”, nyatanya 3 tahun belakangan tidak membawa apa yang diharapkan masyarakat.

Jalan jalan masih banyak yang rusak,  Janji untuk membangun Pabrik Jagung, masih sekedar pemanis untuk memperoleh simpati masyarkat Kabupaten Dairi, sementara Kabupaten Dairi salah satu sentra penghasil jagung di Provinsi Sumatera Utara.

Juga tentang Perbaikan pelayanan dibidang kesehatan di RSUD Sidikalang pun masih ‘jalan ditempat’ ,  jangankan memuaskan masyarakat, justru semakin mengecewakan masyarakat terbukti dengan beberapa kali pasien gagal ditangani diantaranya Arya (10) yang gagal ditangani dengan alasan peralatan untuk operasi rusak.

Belum lagi diduga Menajeman RSUD Sidikalang amburadul, tidak transparan serta diduga ada kesewenang wenangan oleh oknum pimpinan  yang dihunjuk Bupati Dairi Eddy Kelleng Ate Berutu, terbukti ada tenaga medis ( dokter ) yang bekerja di RSUD Sidikalang menggugat Menajeman RSUD Sidikalang dan Pejabat lainnya di Pengadilan Negeri Sidikalang dengan No Perkara 47/Pdt.G/2021/ PN Sdk, terkait pembagian Jasa BPJS dan Jasa Penanganan Covid – 19 Tenaga Medis Tahun 2020 yang dianggap tidak proporsional dan tidak transparan.

Masyarakat Kabupaten Dairi yang tersebar di 15 Kecamatan dan 161 Desa 8 Kelurahan sangat membutuhkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang menghubungkan antar desa ke Kecamatan sebagai akses untuk mengangkut kebutuhan dan mengangkut hasil bumi atau hasil pertanian, untuk menambah harga jual sehingga menambah pendapatan masyarakat tentu berpengaruh meningkatkan ekonomi masyarakat.

Kondisi jalan jalan menuju desa mayoritas rusak bahkan rusak parah misalnya Jalan jalan di Kecamatan Sumbul (Jl Huta Manik – Pegagan Julu X, Pegagan Julu VI – Dolok Tolong, Siboras – Dolok Tolong ),
Kecamatan Siempat Nempu Hilir ( Jalan Sopobutar – Pardomuan ),sepanjan Jalan Jalan Huta Rakyat ( Kecamatan Sidikalang – -Lae Parira – Parongil (Kecamatan Silima Punggapungga), Jalan Sipoltong ( Kecamatan Siempat Nempu Hulu ) – Juma Teguh ( Kecamatan Siempat Nempu ), Jalan Onan Lama – Laksa ( Kecamatan Pegagan Hilir), masih jalan jalan antar desa bahkan masih ada desa yang belum pernah perkerasan dan diaspal seperti Jalan menuju Desa Sinar Pagi, Desa Alur Subur dan Suka Dame (Kecamatan Tanah Pinem) entah sampai kapan menadapat perhatian dan perbaikan belum tau.

Dari hasil pengamatan, liputan dan konfirmasi Tim KoranJokowi.com dari masyarakat khususnya yang tinggal di perdesaan antara lain H Sagala Warga Desa Pegagan Julu VIII (45) Kecamatan Sumbul, bahwa yang sangat penting bagi masyarakat dan menjadi prioritas pembangunan adalah infrastruktur jalan untuk memudahkan mengangkut kebutuhan maupun hasil hasil pertanian masyarakat, ketersediaan pupuk bersubsidi.

” Harapan kami sebagai masyarakat desa dan petani kepada Bupati Dairi, yang sangat penting perbaikan jalan jalan kedesa dan ketersediaan pupuk bersubsidi, itu saja”. ungkap Pak Sagala.

Selama ini memang Koranjokowi.com banyak mendapatkan laporan & aduan masyarakat atas segala kebijakan yang diambil Bupati Dairi yang menjadi ‘pro-kontra, misalnya melakukan mutasi hingga di gugat dan akhirnya PTTUN Medan memerintahkan Bupati untuk membatalkan SK yang diterbitkan, menerbitkan SK oknum ASN yang sudah meninggal,pimpinan OPD dari luar Kabupaten Dairi dan bongkar pasang Pimpinan OPD hampir tiap Tahun Anggaran, misalnya Dirut RSUD Sidikalang sudah 2 kali diganti, Kadis Pendidikan, Kadis PUTR, Kadis Kesehatan, Kadis Pertanian namun sampai saat ini belum menunjukkan hasil sesuai janji kampanye Bupati Dairi itu.

Mengenal Eddy Berutu, Komisaris Perusahaan Asuransi Jadi Bupati Dairi

SIAPA EDDY KELENG BERUTU ?

Eddy Keleng Ate Berutu, M.A. kelahiran Dolok Ilir I, Dolok Batu Nanggar, Simalungun, Sumatra Utara pada 12 Januari 1960  ini adalah Bupati Dairi ke-20 yang menjabat sejak 23 April 2019 – 2024, dan S3 Doctor of Ministry in Counseling di STT Jakarta. kemudian memimpin industri keuangan di Prudential Indonesia, Bank Bali, Wana Artha Life serta memiliki posisi saat ini sebagai : Pendiri & Komisaris grup JUMA, komisaris PT. Pacific Life Insurance, Penasehat GAMKI Dairi, Komite Tetap investasi, keuangan dan perbankan dan Kontruksi dan Infratuktur KADIN Indonesia.

Tidak hanya itu Dr. Eddy kelleng ate berutu juga pernah mendapatkan penghargaan skala internasional sebagai CEO terbaik dalam strategi Bisnis 2012 oleh Majalah Buiness Review Best Innovative Leader 2017 oleh Parliament Magazine

See the source image

Sayangnya dengan deretan jabatan dan karirnya, Bupati Eddy  setelah menjabat seolah ‘berjalan-sendiri’ ini bisa dinilai dengan adanya beberapa kali masyarakat Kabupaten Dairi ingin meminta waktu untuk ‘bicara’ tentang program kerjanya yang dianggap ‘jalan ditempat’ seperti kasus kehadiran PT GRUTI, PT DPM di Kabupaten Dairi juga terkait perselisihan Pilkades dari beberapa Desa namun Bupati Eddy  tidak berkenan menemui masyarakat. 

Yang terakhir adalah penolakan DPRD Kab. Dairi atas LPJ Bupati  atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 lalu, penolakan ini diambil lewat voting terbuka (19/7)  pada rapat di Gedung Dewan di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang. Peserta rapat adalah 3 unsur pimpinan yakni Ketua Sabam Sibarani, Wakil Ketua Halvensius dan Wanseptember Situmorang serta 7 pimpinan fraksi masing-masing Golkar, PDI Perjuangan, Demokrat, Gerindra, Nasdem, Hanura  dan Pertaki.

Hasilnya ?

  1. 3 peserta MENERIMA , yakni Sabam, Depriwanto Sitohang (frasi Golkar) dan Rasiden Damanik (fraksi Gerindra)
  2. 7 peserta  MENOLAK, yakni : Halvensius Tondang  (Wakil Ketua dari PDI Perjuangan), Wanseptember Situmorang (Wakil Ketua dari partai Demokrat), Idulfitri Tarigan (fraksi PDI Perjuangan), Nasib Sihombi8ng (Nasdem), Mardaulat Girsang (fraksi Demokrat,), Alfriansyah Ujung (fraksi Pertaki) dan Togar Pasaribu (fraksi Hanura)

JADI BAGAIMANA CARA MEWUJUDKAN DAIRI UNGGUL THN.2019 – 2024 ?

(DelonS/MayaS/Foto.ist)

Lainnya,

Kinerja Pemkab Dairi tahun 2019-2021 – (4), “11 Catatan Merah Hendra C.Tambunan – DPRD Fraksi PDI-Perjuangan Untuk Bupati Dairi  “

Kabar Dairi (54) “PETI MARAK LAGI DI KAB. DAIRI, KEMANA SPIDERMAN ?”

 

Kabar Dairi  Sumut – (26 ), BUPATI/WABUP DAIRI BIKIN 7 NOL, MASYARAKAT BISA APA ?

KINERJA PEMKAB DAIRI  TAHUN 2019 – 2021 MENURUT RELAWAN JOKOWI GAGAL, FAILED. !? – (2), “Bapak Presiden Jokowi Yth, Masyarakat Petani Marhaen Dairi berteriak bahwa Bupati Dairi Pembohong”

 

Tentang Koran Jokowi 4107 Articles
MEDIA INDEPENDEN RELAWAN JOKOWI : *Alumni Kongres Relawan Jokowi 2013 (AkarJokowi2013), *Aliansi Wartawan Non-mainstream Indonesia (Alwanmi) & Para Relawan Jokowi Garis Lurus lainnya.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan