PROYEK MANGKRAK DI KABUPATEN SINTANG HARUS DISELESAIKAN PRESIDEN JOKOWI ?
KoranJokowi.com, Sintang, Kalbar : Sejak tahun 2015 Presiden Jokowi meminta Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) diperbanyak. Alasannya, PLTMH adalah pembangkit yang teknologinya sudah dikuasai oleh perusahaan -perusahaan lokal. Selain itu, pembangunannya akan menyerap banyak tenaga kerja.
“Namun Itu kebalikannya dengan yang terjadi di Desa Pulou Sabhang, Kec. Ambalau. Kab Sintang, Kalimantan Barat”,. Demikian Fransiscus Luwi, Anggota Alumni Kongres Relawan Jokowi 2013 (AKARJOKOWI2013) Dan Aliansi Wartawan Nonmainstream Indonesia (Alwanmi) Korwil.Prov. Kalbar kembali (Rabu, 29/7) mengingatkan setelah hal ini disampaikan melalui seluler Senin (6/7) lalu.
Kata Luwi, yang juga Korwil KoranJokowi.com Pulau Kalimantan ini, PLTMH Itu ber-pagu lebih dari Rp.513 juta itu sejak tahun 2017 telah ‘mangkrak, sehingga kalau pun diperbaiki biayanya melebihi angka Itu.
Juga selain PLTMH yang ‘mangkrak. Ada juga Pembangunan Kantor Desa dengan pagu Rp. 165 juta, Pekerjaan Rabat beton volume 24 mtr x 120 cm dengan pagu Rp.4,8 juta,
Pembangunan jembatan 20 mtr dengan pagu Rp. 46.605 juta,
Perpustakaan desa Rp.10 juta,
Sarana alat² kerja yg termuat dlm APBDes yang tidak dibelanjakan (fiktif), Pembangunan polindes 8x 12
Rp. 172.1 juta, Jalan rabat beton 30 mtr fiktif,pagu Rp. 36.7 juta, Rehabilitasi air bersih Rp.47,110 juta, Hak² perangkat desa masih ada yang belum dibayar/ dilunasi. Aset-aset desa tidak jelas. Dan di tahun 2020, Perangkat desa yang baru dilantik dengan Ada SK, satu triwulan per-Januari 2020 bahkan tidak dibayar.
“Kami memang jauh dari Istana Negara dan Kantor Staf Presiden (KSP), namun kami yakin dengan bantuan media yang tergabung dalam KoranJokowi.com Dan ALWANMI semua hal ini dapat tersampaikan jelas kepada Presiden Jokowi, bang”, harap Luwi.
“Sekedar mengingatkan saja bang, saat Pilpres 2019 lalu suara Jokowi-KH.Maruf Amin di Kabupaten Sintang menang dengan jumlah 190.595 suara dari 406 desa, 1417 TPS dan DPT 295.386 (Laki-laki: 151.390/ Perempuan: 143.996). Dan khusus di Kecamatan Ambalau kami mendapat 6.631 suara dari 9.865 DPT.Nah Karena banyak Proyek mangkrak Itu kami dan teman teman merasa malu kepada warga disana karena dianggap kami lalai mengawasi. Untuk PLTMH yang katanya akan dibangun baru, kami mohon tolong diselesaikan dulu penegakan hukumnya soal mengapa mangkrak, kalau dipaksa bangun pun masyarakat Desa akan menolak. Demikian dengan Proyek mangkrak lainnya, harus ada penegakan hukumnya..”, tutup Luwi.
1 Trackback / Pingback