Marsantabi, Santabi Da Oppung – (8), “SELAMAT DATANG KEPALA STAF PRESIDEN JENDERAL MOELDOKO DI KAB. DELI SERDANG DAN KOTA BINJAI SUMATERA UTARA”

Marsantabi, Santabi Da Oppung – (8), “SELAMAT DATANG KEPALA STAF PRESIDEN JENDERAL MOELDOKO DI KAB. DELI SERDANG DAN KOTA BINJAI SUMATERA UTARA”

KoranJokowi.Com, Bandung : “Kami datang ke Jakarta memang sengaja ke Kantor Staf Presiden (KSP) RI, Bareskrim Mabes Polri, dan beberapa dokumen untuk Menkopolhukam RI, Menteri ATR/BPN, Kompolnas, dsb. Ini menyangkut masih adanya upaya upaya oknum tertentu khususnya para preman yang sampai detik ini masih memaksakan kehendak menguasai lahan rakyat di Desa Helvetia, Laucih dan Sampali dimana ke-3 desa ini berada di Kab. Deli Serdang, dan satu Desa lagi, Tunggorono di kota Binjai. Semua itu Jumlahnya lebih dari 2.195 hektar . Sekaligus kami meminta perlindungan hukum. Upaya upaya sitematis membenturkan rakyat dengan TNI-Polri itu kan namanya macam Orba saja kan?, maka kembali kami hadir ke KSP mohon arahan dan penegasan atas konflik konflik yang sudah berlarut-larut , mohon doa semua saudara-saudarai kami di Helvetia, Tunggorono, Lau Cih dan Sampali ”, demikian Lambok B. Hutasoit – Kordinator Lapangan Desa Helvetia dan Tunggorono yang juga Kord.KoranJokowi.com Prov.Sumatera Utara

Kronologis dan kopi dokumen kami sertakan dalam surat No: 0105/HTLCS/V/2021, Perihal: SURAT UNDANGAN SOLUSI KONFLIK LAHAN 2.195 HEKTAR DI KAB.DELI SERDANG & KOTA BINJAI, PROV.SUMUT, tgl. 28 Mei 2021, tambah Lambok. “Surat ini merupakan surat lanjutan kami No; 082/Sp-FKTL/V/2021, tgl.11 Mei 2021,Perihal : Keberatan atas Surat Kastaf Presiden RI No.B-77/KSK/II/2020, Tgl. 16 November 2020, surat No; 021/ext/BPRPI-SU/V/2021, tgl. 22 Mei 2021 dsb. Kami sudah cukup kooperatif pastinya, semua prosedur telah kami jalankan sebagaimana mestinya”, ditambahkan Budi D. Ginting, Ketua BPRPI (Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia Sumut/Kampong Jati Rejo Sampali.

“ Terserah apapun namanya, yang jelas, Selama ini , kami, BPRPI dikenal masyarakat sebagai pihak yang bersama warga terus berupaya mempertahankan HAM atas hak atas tanah adat/ulayat yang selalu dinafikan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II. Kami adalah penerus dari waris tanah adat rakyat penunggu dan sudah dikelola jauh sebelum kemerdekaan, sebelum zaman jepang dan bahkan kolonial belanda masuk ke negeri ini, rakyat penunggu sudah berladang reba, yaitu bercocok tanam dengan membuka hutan dijadikan lahan pertanian yang diatur oleh pemangku adatnya sehingga tidak ada penebangan secara besar. Apalagi sudah banyak bukti legalitas yang menyatakan itu memang hak kami, namun mengapa kami harus dibenturkan dengan TNI-Polri?, kami pembayar pajak silahkan cek no.121026001002206950 dengan luas lahan sekitar 760 meter persegi, kami juga punya keputusan MA, Pemprov Sumut, begitulah seterusnya.”,tambah Budi

Ketua Umum BPRPI, Alfi Syahrin ikut menegaskan bahwa “Sudah banyak prosedur, administratif dan segala tetek-bengek yang telah kami lakukan. Termasuk aksi Pernyataan Sikap Bersama Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Bersama Aliansi Organisasi di Sumatra Utara dan Nasional yang Menolak Proyek Pembangunan Deli Megapolitan. Kami berharap Presiden Jokowi dapat langsung bertemu warga desa atau perwakilannya seperti BPRPI ini, beliau akan tahu ceritera yang sebenarnya. Yang kami takutkan selama ini bapak Presiden banyak mendapat info yang salah. Dan melalui KANTOR STAF PRESIDEN, semua kami sampaikan , yang kami yakini ini akan langsung disampaikan ke Presiden Jokowi. Kalau pun kami tidak akan pernah LETIH, namun bukan seperti ini mau kami. Kami masih yakin kepada PRESIDEN JOKOWI sebagaimana janji beliau bahwa NEGARA HADIR DALAM SETIAP KONFLIK LAHAN. Kebenaran itu tetaplah indah dan baik meski hanya segelintir orang yang ikut bersamanya. Dan kebatilah tetaplah buruk meski sangat banyak pengikutnya., “Katakanlah (Muhammad), “Tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu., Al-Ma’idah 100”

(Desa Tunggorono, Kota Binjai)

(Alm.Alpen Kaban – Ketum FKTLC – Forum Kaum Tani Lau Cih, wafat tgl27/5/2021, RIP)

(Sampali, Kab. Deli Serdang)

Teman teman KoranJokowi.com dimana saja berada,

Persatuan dan kesatuan memberikan manfaat yang sangat besar sekali terhadap keberhasilan sebuah rencana atau pekerjaan. Jika bisa diibaratkan, sebuah persatuan seperti seikat sapu lidi. Itu yang KoranJokowi.com tangkap dan praktekan dalam menyatukan spirit mencapai KEADILAN di-4 Desa tersebut, maka kami pun melebur dengan nama ,” Sekretariat Bersama PEMILIK SYAH LAHAN 2.195 HEKTAR (SEKBER SL-2.195-HA) KABUPATEN DELI SERDANG & KOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA”, dimana dalam surat awal kami dengan nomor : 0105/HTLCS/V/2021, Medan, Tgl. 28 Mei 2021,- Perihal : SURAT UNDANGAN SOLUSI KONFLIK LAHAN 2.195 HA DI KAB.DELI SERDANG, PROV.SUMUT. Yang intinya semacam Undangan kepada Kepala Staf Presiden RI, Jenderal TNI Moeldoko untuk ber-silaturahmi dengan warga dan perwakilan 4 Desa diantara tgl.28 Mei – 5 Juni 2021.

Mari Pak Jenderal kita buktikan kesemua orang bahwa NEGARA HADIR di Konflik lahan Kab.Deli Serdang & Kota Binjai, Inshaa Allah ini penawar apatisme kami yang sudah berkarat. Aamiin YRA (Red-01)

-BERSAMBUNG-