Azaz Tigor Nainggolan,SH,MH – (8) : “PAK JOKOWI, APA KABAR SATGAS SABER PUNGLI !?”

KoranJokowi.com, Jakarta : Masih ingat peristiwa Presiden Jokowi menelepon Kapolri Listyo Sigid ? Saat itu presiden Jokowi melaporkan adanya pungli terhadap sopir truk di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan jalan raya sekitarnya. Sontak saat itu polisi gencar melakukan operasi bersih-bersih dan menangkapi preman pungli di jalan raya. Pertanyaannya sekarang, apakah benar sekarang ini jalan raya atau truk sudah bersih dari praktek pungli? Memang saat itu tersiar kabar di media massa bahwa polisi banyak menangkapi preman pungli. Tapi itu membuat saya penasaran sekarang ini dan bertanya, apakah benar pemberantasan pungli sudah menjadi agenda strategis polisi?

Beberapa hari lalu pun saya pernah menjadi korban pungli berseragam juru parkir di jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat. Saya pun sudah menyebarkan video dan menyebarkan data kejadian kepada publik. Begitu pula banyak media massa memuat berita pungli parkir di jalan Cikini Raya tersebut. Tetapi sampai sekarang saya tidak mendapatkan kabar kelanjutannya penanganannya. Saya bertanya lagi, apakah benar kasus pungli parkir itu sudah ditangani dengan benar oleh UP Perparkiran Jakarta dan polisi?

Saya penasaran dengan cara kerja pemberantasan pungli di Indonesia. Masalah pungli pernah dicanangkan oleh presiden Jokowi beberapa tahun lalu sebagai prioritas yang harus dibersihkan oleh seluruh aparatnya. Sampai-sampai ketika itu presiden Jokowi membentuk Tim Pemberantasan Pungli. Tapi pungli ada dan marak dilakukan oleh preman berseragam atau tidak. Pungli tetap marak di dalam perkantoran atau pun di jalan raya. Buktinya itu, pak presiden beberapa bulan lalu menelepon Kapolri Listyo Sigit tentang masih adanya pungli kepada sopir truk di pelabuhan Tanjung Priok dan di jalan raya sekitarnya?

Pertanyaan saya lagi, apakah memang sulit memberantas pungli? Saya jawab sendiri, tidak sih sebenarnya jika polisi atau aparat mau melakukan pemberantasan pungli. Setiap kali saya berada di jalan raya saya penasaran dan terus memperhatikan stiker-stiker ormas yang ditempel di body truk. Seperti harus ini ketika saya melintasi jalan di Jakarta dan di jalan tol Jagorawi, saya mendapatkan truk yang bodynya penuh dengan stiker ormas. Sebelumnya beberapa pemilik dan sopir truk bercerita juga mengadu kepada saya bahwa mereka diharuskan membeli stiker atau ditawari ikut ormas transportasi tertentu agar bisa beroperasi aman. Para pemilik atau sopir itu terpaksa mau membeli stiker serta menempelkannya di body kendaraannya truknya agar aman selama beroperasi.

Saya berkesimpulan bahwa jika polisi atau aparat mau membersihkan pungli di jalan raya sebenarnya gampang saja. Stiker yang ditempel di body truk bisa dijadikan “pintu masuk” membongkar praktek pungli di jalan raya atau transportasi darat. Pihak kepolisian tinggal berjaga dan memeriksa truk di jalan raya yang berstiker ormas di bodynya. Tidak sulit sih sebenarnya kalo mau ya, tinggal berdiri di jalan raya atau mengawasi di jalan tol body truk dan langsung memeriksa asal muasal stiker tersebut. Kata kuncinya sederhana, “apa pula kepentingannya menempel stiker-stiker ormas tersebut di body kendaraannya?

Jika demikian mudah ya, ayo polisi segera lakukan periksaan dan pembongkaran serta pemberantasan praktek pungli dengan benar bukan asal ramai di media setelah itu hilang kabarnya. Ayo bersihkan praktek pungli dengan benar untuk melindungi rakyat bukan hanya untuk Asal Pak Presiden Senang. Presiden Jokowi meminta pemberantasan pungli adalah untuk memberi rasa aman kepada rakyatnya bukan sekedar mendapatkan laporan. Kok situasi sulit seperti sekarang, sulit ekonomi karena dampak pandemi covid 19 masih tega membiarkan praktek pungli merajalela di masyarakat sih?

Jakarta, 21 Agustus 2021
Azas Tigor Nainggolan,SH,MH
Pengamat Transportasi.

Catatan Meja Redaksi

Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bang Tigor, saya hanya ingin melengkapi saja. Eheheh..

,Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli. Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah bertanggung jawab kepada Presiden

>.Susunan organisasi Satgas Saber Pungli terdiri atas:

Pengendali/Penaggung jawab: Menko bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

Ketua Pelaksana: Inspektur Pengawasan Umum Polri;

Wakil Ketua Pelaksana I: Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;

Wakil Ketua Pelaksana II: Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan;

Sekretaris: Staf Ahli di lingkungan Kemenko bidang Polhukam;

Anggota: 1. Polri; 2. Kejaksaan Agung; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Hukum dan HAM; 5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); 6. Ombudsman RI; 7. Badan Intelijen Negara (BIN); dan 8. Polisi Militer TNI.

>.Anggaran > Rp.17 Milyar sejak tahun 2017

—- –

Pertanyaan kami sederhana saja, dan mohon maaf jika salah atau ‘ketinggalan informasi, adakah No khusus/Call center baik Pusat dan masing masing daerah?

Karena ini akan memudahkan Satgas jika masyarakat pun dilibatkan,

khususnya kami para Relawan JOkowi / KoranJokowi.com

nuhun ….

Lainnya,