Demo Buruh 24/10-01/11/2024, “Jangan Ya Dek !”

Demo Buruh 24/10-01/11/2024,

“Jangan Ya Dek !”

Koranjokowi.com, OPINi:

Hampir sepekan ini beredar informasi di jagad-maya bahwa  akan ada demo buruh berjilid-jilid sejak tgl.24 Oktober – 1 November 2024  yang akan diikuti lebih dari 100 ribu buruh dan dilakukan secara serentak atau bergelombang di 38 provinsi Indonesia dan lebih dari 300 kabupaten kota, itu rencananya. Dan ini pun telah disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh – Said Iqbal . Namun kita sebagai Relawan Jokowi punya catatan sendiri terhadap Said Iqbal, yaitu:

1.Dia dan Partai Buruh  memastikan tidak akan mendukung bakal calon presiden Anies Baswedan di Pilpres 2024 berdasarkan rapat presidium yang digelar 11 September 2023 karena sikap Anies dan NasDem yang mengambil keputusan sepihak meninggalkan Demokrat dan PKS kala bekerja sama dengan PKB. “Belum jadi calon presiden saja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan, dari berita-berita yang kami dapat, ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden,” ujar Said Rabu (13/9/2023) lalu

2.Dia dan Partai Buruh   akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 bersama PDIP , “Partai Buruh memang mengusung Pak Anies sebagai bakal calon gubernur. Kemungkinan PDI Perjuangan dan Partai Buruh, dua yang mengusung,” katanya Minggu (25/8/2024).

Anies  berpeluang diusung di Pilkada Jakarta 2024 usai Mahkamah Konsitusi menerbitkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dimana  melonggarkan syarat parpol mengajukan calon di pilkada. Apalagi saat itu Anies sendiri telah menyambangi kantor DPD PDI-P Jakarta pada Sabtu (24/8) lalu. Dan PDIP memberikan ‘lampu hijau’

Kembali ke laptop,

Mengapa demo buruh harus tanggal 24 Oktober atau pasca pelantikan Presiden Prabowo-Wapres Gibran?, idealnya adalah sebelum pelantikan anggota DPRRI Th.2024-2029 lalu, kan gitu dong. Apalagi isu yang akan dijadikan materi demo adalah soal UU Cipta Kerja dimana ini adalah produk DPRRI Th.2019-2024  bukan yang saat ini, iya dong, , eheheh.

Yang beredar luas di jagad-=maya demo yad itu mempunyai 2 (dua) isu, yaitu Naikan upah minimum 8-10% pada 2025 dan cabut omnibus law khususnya klaster ketenagakerjaan dan petani

Kita Flash back ya soal UU Cipta kerja

Saya ingat Menko Bid.Perekonomian RI – Airlangga hartarto tgl. 23 Maret 2023  mengeluarkan rilis kepada media dengan no.surat HM.4.6/ 109/SET.M.EKON.3/ 03/2023 perihal :  RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja Resmi Disetujui DPR RI untuk Ditetapkan Menjadi Undang-Undang.

Dimana inti rilis itu, sbb;

1.Penetapan Perpu Cipta Kerja merupakan pelaksanaan konstitusi atas kewenangan atributif Presiden berdasarkan Pasal 22 UUD 1945 yang disetujui oleh DPRRI melalui Rapat Sidang Paripurna DPR RI terkait Pembahasan Tingkat II atas Pengambilan Keputusan RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Selasa (21/03), dihasilkan keputusan bahwa Badan Legislasi DPR RI menyetujui RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang.

2.Kemudian disyahkan menjadi UU Cipta kerja tgl.15 Desember 2023 oleh 7 fraksi menyetujui dan menerima RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi UU dan 2 fraksi menyatakan menolak RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi UU.