KEMENTERIAN ATR/BPN PUNYA APLIKASI BARU UNTUK PTSL 2021, REALITANYA DI LAMPUNG MASIH ADA 19.506 HEKTAR YANG BELUM DICABUT STATUS SEBAGAI LAHAN REGISTER. “MANFAATNYA APA !?”
KoranJokowi.com, Bandung : Entah ada kaitannya atau tidak dengan ‘gencar-nya’ KoranJokowi.com memviralkan tentang PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) selama ini, keemarin (25/11) ‘ujug-ujug’ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) melaksanakan Pembahasan Konsep Petunjuk Teknis (Juknis) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk Tahun 2021.
Versi Final Juknis PTSL 2021 ini ditargetkan selesai dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal pada akhir November 2020 untuk disosialisasikan mulai Desember 2020. Pembahasan Juknis PTSL 2021 kali ini adalah seputar strategi penetapan lokasi, peningkatan kualitas data, pemanfaatan aplikasi Sentuh Tanahku dan Survey Tanahku.
Selain itu, dibahas juga mengenai pemberian Nomor Induk Sementara (NIS), dan mekanisme desa lengkap.Padahal waktu lalu pun KemenATR/BPN demikian ‘menjagokan’ jika Penetapan Lokasi pada juknis tahun 2020 akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Sekarang mereka pun sama, bahwa Juknis 2021 akan lebih detil dari tahun 2020, ‘Yihaa..!!
Kata Kementerian yang digawangi Sofyan Djalil ini mengatakan Aplikasi Survey Tanahku memang sudah digunakan namun belum optimal maka diharapkan tahun 2021 penggunaannya dapat lebih dioptimalkan karena penggunaan Survey Tanahku dapat memperbaiki kualitas data PTSL sebagaimana arahan Bapak Menteri. Maksudnya visi misi menteriATR/BPN?,
Relawan Jokowi senantiasa ingat pesan, amanah dan titah Presiden Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019) pagi lalu dimana beliau dalam arahannya Presiden kembali mengulang penegasannya
, bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden dan kalau sudah diputuskan, Presiden Jokowi mengingatkan, dengan segala risiko harus kita laksanakan.
Nah, lagi pula arahan MenteriATR/BPN kepada jajarannya ini sebetulnya tidak demikian penting bagi Relawan Jokowi, karena temuan dilapangan selama ini jauh dari hal itu, kecuali untuk adanya ‘pos / anggaran baru’, ahaha..
Jawaban yang kita perlukan dari MenteriATR/BPN, MenteriLHK & Pemda sekitar adalah Bagaimana bisa dalam satu provinsi ada perbedaan sikap pencabutan status lahan Register?, bukankah itu sama dengan ‘tidak berjalannya’ apapun tekhnology atau aplikasi yang dibuat. Karena ini semua bukan soal tekhnolgi, aplikasi atau apapun itu namanya. Ini soal KEADILAN SIKAP, hya dong ! (Red-01/Foto.ist)
Sebelumnya,
Mantap.