
Budi D.Ginting,
“MENTERI AHY, BAPAK BISA BANTU APA !?”
Koranjokowi.com, OPINi:
Horas !!, mejuah-juah kita kerina : sehat-sehat kita semua, baik-baik kita semua, kedamaian, kesehatan, kebaikan untuk kita semua.
Mudah-mudahan tidak salah semua informasi dibawah ini, karena saya dipaksa untuk mengingat-ingat kembali kejadian yang kini telah berjalan hampir 3 tahun lamanya , ‘Ohohoh, itulah gaya pimpinan Koranjokowi.com. Yang jelas menjelang akhir tahun 2021 lalu , saya , Budi D. Ginting – StafSus Koranjokowi.com Prov.Sumut telah diminta KordNas Alumni Kongres Relawan Jokowi 2013 (Akarjokowi2013/Koranjokowi.com) – Arief P.Suwendi untuk mengawal konflik agraria antara warga dan penanggung-jawab pembangunan jalan tol Medan-Binjai. “Pakai ilmu Ninja Bud”, pesan Bang Arief saat itu. Ilmu Ninja adalah strategi senyap namun bisa muncul ‘kapan saja dengan senjata apa saja’,
‘Capede.
Sepekan sebelum aksi pemasangan spanduk (18/1/2022) , para warga yang telah melakukan kordinasi dengan Koranjokowi.com. Mereka adalah perwakilan dari 21 KK korban proyek pembangunan jalan tol Medan-Binjai di Tanjung Mullia Hilir, Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi yang dominan dilakukan para ibu ibu ini kemudian cukup membuat ‘gerah pihak – pihak terkait maka dengan alasan keamanan, ketertiban dsb dalam hitungan jam spanduk spanduk itu pun hilang dari tempatnya.
‘Satu Nol, amang !
Hisar Sinaga sebagai Kord. Koranjokowi Kota Medan kemudian didaulat PimRed sebagai ketua kelompok yang kemudian kami namakan FORUM MASYARAKAT TANJUNG MULIA HILIR (FMTMH),ini kembali turun-kelapangan memimpin aksi.
“Jangan muncul diarea aksi Bud, itu otonom Hisar. Pantau saja” , Pesan PimRed saat itu padahal saya telah siap mendukung dengan 100-an masa teman2 Laskar adat. Karena ada isue akan ada masa tandingan saat itu.
Spanduk – spanduk itu dipasang disekitar lokasi lahan warga yang telah diratakan juga dibeberapa titik pinggir jalan tol, dengan maksud part of ‘Psy-war’ sebagaimana arahan PimRed.
FMTMH ‘keukeuh’ agar Presiden Jokowi segera mengambil alih kasus ini karena instansi terkait dianggap telah ‘masuk-angin’ sehingga penyelesaian ganti rugi atas 28.000 meter persegi lahan/tanah milik 21 KK ini dapat segera direalisasikan dengan baik apalagi penggunaan jalan tol Medan-Binjai seksi 1 ini telah dioperasionalkan sejak tahun 2019 lalu
Jauh hari sebelumnya, dalam meminimalisir konflik, diadakanlah rapat tanggal 25 November 2017 yang berlokasi di Gang Padi ,Kel.Tanjung Mulia Hilir , Kec. Medan Deli ,Kota Medan yang dihadiri oleh ; Gubernur Sumatera Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kepala BBPJN Wilayah Sumut II, Walikota Medan dan Menteri BUMN, Menteri ATR/Ka.BPN dan PT. Hutama Karya sebagai pemegang konsesi untuk penyelesainnya serta dihadiri oleh masyarakat setempat.
Dan, berdasarkan hasil rapat tersebut dikeluarkan Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 4450/50/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai Seksi I , yang mana pada Point Nomor 4 bagian a disebutkan “ Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan menggunakan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk menyelesaikan ganti rugi dengan memberikan porsi 70 % kepada masyarakat dan 30 % untuk pemilik sertipikat sesuai dengan nilai ganti rugi yang dinilai apprisial (penilai tanah) yang telah ditetapkan”
Hal lain menurut FMTMH, dalam konflik itu banyak terbit sertipikat hak milik (SHM) nomor 383, 384, 407, 408, 409, nomor 383, 384, 407, 408, 409, 410 dan 411. Sehingga ganti rugi lahan dibayarkan kepada orang pemilik SHM tersebut. Ini yang semakin membuat warga gusar !
Diperjalanan waktu kami (Akarjokowi2013/Koranjokowi.com) pun terus melakukan komunikasi dengan beberapa pihak terkait dibawah pimpinan KordNas Akarjokowi2013,Arief P.Suwendi.
>.Minta klarifikasi ke PT.Hutama Karya, tgl.18 Mei 2022 sebagai salah-satu pihak yang bertanggung-jawab atas masalah ini, dengan berbagai alasan menolak untuk menanggapi surat kami namun kemudian tgl.3 November 2022, mereka membalas surat kami dimana intinya PT.HK ‘tidak-bertanggung jawab’ dan mengarahkan untuk Ke PUPR.RI sebagai penyedia lahan
>.Berkirim surat melalui WA Center Kementerian ATR/BPN.RI tgl.7 Juli 2022, tgl.14 September 2022 dan dibalas oleh admin No.0811.1068.0xxx bahwa surat kami sedang diproses tim tekhnis
>.Tgl.13 September 2022 kami mendapat jawaban dari admin Wa-Center Kementerian ATR/BPN.RI bahwa kami mendapat nomor antri/tiket 0000171
>.Bertemu Kantor Staf Presiden RI , Deputi V : tgl. 3 November 2022 , intinya semua yang dilakukan telah benar /tertib-administrasi, maka silahkan dilanjutkan.
>.Berkirim surat ke Kemensesneg RI, KemenPUPR.RI tgl. 16 November 2022
Dan saya tidak perlu tahu lebih banyak mengapa hingga tulisan dibuat ini baik Kemensesneg maupun Menteri PUPR tidak meluangkan waktu untuk membalas surat kami itu, apalagi meluangkan menerima warga ber-audiensi. ‘Paham ya?, ‘Ohohoh…
>.Tgl.16 Agustus 2023 , kami mendatangi Kementerian ATR/BPN.RI menanyakan kembali progres surat /tiket tersebut melalui initial ‘A’ pegawai TU Menteri dan kami mendapat jawaban
a.Semua surat surat kami selama ini dianggap hilang karena tidak ter-arsip dsb (?)
b.Kami diminta membuat surat ulang tgl.16 Agustus 2023 atas hal ini
c.Tgl.8 September 2023 mendapat kabar dari ybs lagi bahwa surat kami tgl.16/8 /2022 lalu itu telah mendapat disposisi menteri dan sedang diteruskan ke tim tekhnis
>.Tgl. 29 September 2023, ada WA masuk ke nomor KordNas Akarjokowi2013 dari ATR/BPN Center yang intinya kami diminta untuk ‘urus ulang’ semua ini kembali melalui No.0811. 1068. 00xx. Bagaimana bisa , ada apa sebenarnya ?
>.Tgl. 10 Maret 2024 , kami pun mengirim surat sebagaimana ‘perintah’ tgl. 29 September 2023 itu. Dan karena Menteri ATR/BPN.RI bukan lagi Hadi Tjahjanto dan digantikan AHY, maka surat pun ditujukan langsung ke Menteri AHY oleh KordNas Akarjokowi2913
Dan menurut pegawai disana, melalui KordNas dan Dewan Redaksi Koranjokowi.com Bd.Investigasi – Ir.Chrisman A.Simanjuntak status surat ini di tgl.23 Aprl 2024 telah ada di meja Dirjen 7 ATR/BPN.RI.
Semoga tidak lagi bernasib seperti sebelumnya
Kita tunggu kinerja Menteri AHY apakah akan lebih baik dari yang sebelumnya?
Salam Merdeka !
Bergerak Senyap Tanpa Lepas Doa
Budi D.Ginting
Kord.Akarjokowi2013 / Koranjokowi.com Prov. Sumut
Kord.Alwanmi Prov.Sumut
(Red-01/Foto.ist)
Lainnya
(Silahkan klik tautan ini)
@koranjokowi.com
Link Tiktok dibawah ini sudah dimakan ‘hantu’ sejak tgl.19 Maret 2024 lalu, ngeri ya.
@koranjokowi
Ir. Chrisman A. Simanjuntak, “BENARKAH DI ATR/BPN ADA HANTUNYA?”
Marsantabi, Santabi Da Oppung : ‘SELAMAT DATANG KAMPOENG MANASIK KOTA BINJAI SUMATERA UTARA” – (1)
Be the first to comment