Sabar Ompusunggu, SH., MH. "Mengadili Presiden Jokowi dan Wapres Gibran?"

Sabar Ompusunggu, SH., MH.

“Mengadili Presiden Jokowi dan Wapres Gibran?”

Koranjokowi.com, OPINi:

Hampir 6 bulan belakangan ini muncul kelompok yang mengatas-namakan ‘rakyat’ berkehendak untuk mengadili Presiden Jokowi dan Wapres terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Pagi ini melalui seluler saya meminta tanggapan dari pakar hukum papan atas kita, Sabar Ompusunggu, SH., MH yang juga Ketua Peradi Jakarta utara.

“Setiap orang mempunyai hak untuk berpendapat itu dulu, adapun rencana mengadili Presiden Jokowi itu sebagai siapa. Karena beliau itu bekerja selama 10 tahun ini sebagai Kepala negara dan itu dilindungi dalam asas oportunitas , yang bekerja atasnama negara, atasnama pemerintah, ada kekebalan hukum untuk ini”, demikian abang Sabar panggilan akrab saya kepada beliau.

Ditambahkan abang, kalau pun dirasa ada masalah terhadap Presiden Jokowi forum yang paling mulia itu adalah saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat, 16 Agustus 2024 lalu. “Semua berjalan baik, tidak ada interupsi. Bahkan forum sepakat atas pencapaian pembangunan yang telah dicapai selama 10 tahun terakhir serta visi ke depan untuk Indonesia yang lebih sejahtera dan merata”

Kalau pun ada dugaan adanya pelanggaran politik yang dilakukan oleh presiden, dalam UUD pun tidak diatur secara eksplisit mengenai mekanisme pertanggungjawaban presiden. Namun, dalam Tap III/MPR/1978 dinyatakan bahwa MPR dapat menyelenggarakan Sidang Istimewa jika presiden dianggap telah melanggar haluan negara.

Karena itu, mekanisme meminta pertanggungwaban presiden secara politik dapat dilakukan melalui memorandum yang bermuara ke Sidang Istimewa (SI). Akan tetapi, bagaimana pertanggungjawaban hukum seorang presiden jika ia tidak melakukan tindak pidana?

Nah asas oportunitas ini melalui atau hak jaksa agung, yang dapat mengesampingkan perkara atas dasar kepentingan umum. Karena itu, mungkin saja jaksa agung akan mengesampingkan perkara yang melibatkan seorang presiden dengan dasar asas oportunitas ini.

“Mengenai upaya penggagalan Pelantikan Wapres Gibran?”

“Ya bagaimana ya itu semua kan masih dugaan, belum ada kepastian hukum. Tidak ada pelanggaran hukum kalau pun itu memang dilakukan oleh Gibran, Fenomena akun “fufufafa” yang viral bahkan disebut kelompok kelompok itu telah menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat namun boleh dong jika kita pun bertanya masyarakat yang mana?”, tutup abang kemudian pamit karena ada giat lainnya.

‘Siap, mauliate !

(Red-01/Foto.ist)