"Sudahkah Gus Dur Memaafkan Megawati - Amien Rais?"

“Sudahkah Gus Dur Memaafkan Megawati – Amien Rais?”

Koranjokowi.com, OPINi:

Dengan bergabungnya Amien Rais di Paslon Gub/Wagub DKI Jakarta (Pramono – Rano Karno) membuat kami, Palang @Pintoe, menarik diri dari dukungan kepada Paslon no.urut 3 ini dengan segala konsekwensinya. Luka lama sebagai ‘Gusdurian non-formal’ yang belum pulih benar ini seakan muncul lagi.

Recheck menit ke 06.00-07.15/37.23

Teman teman jangan lupa, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi mencabut TAP MPR Nomor II/MPR/2001 yang selama ini menjadi dasar pemberhentian Presiden Ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pencabutan ini bukan hanya sekadar langkah administratif, tetapi juga bagian dari upaya pemulihan nama baik Gus Dur, yang selama ini diwarnai kontroversi dan tuduhan yang tak pernah terbukti.

Pada 23 Juli 2001, MPR memberhentikan paksa Presiden Gus Dur. Lengsernya Gus Dur dipicu oleh laporan yang disampaikan Panitia Khusus (Pansus) DPR terkait dugaan penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Bulog sebesar 4 juta dollar AS dan bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dollar AS.

Gus Dur dianggap melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan dan Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Meski pada akhirnya tuduhan-tuduhan tersebut tidak pernah terbukti.

Gus Dur menjabat sebagai presiden kurang dari dua tahun, tepatnya hanya 22 bulan. Gus Dur dilengserkan karena dianggap sering kontra dengan parlemen. Apalagi setelah Gus Dur mengatakan jika DPR seperti murid taman kanak-kanak.

Meski demikian, beberapa anggota DPR menyatakan keberatan dengan pernyataan tersebut. Mereka menganggapnya sebagai pelecehan terhadap lembaga negara yang secara struktur ketatanegaraan setara dengan presiden. Namun Gus Dur masa bodoh. “Ya sudah. Kalau ada yang tersinggung, saya minta maaf. Gitu aja kok repot,” kata Gus Dur yang menjadi viral hingga saat ini

Konflik antara Gus Dur dan DPR semakin memanas setelah ia mengeluarkan Dekrit Presiden 23 Juli 2001, yang berisi tiga poin utama, yaitu: Pertama, Membekukan MPR dan DPR. Kedua, Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu satu tahun. Ketiga, Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.

Sekalipun Gus Dur telah mengeluarkan dekrit presiden, MPR tetap menggelar Sidang Istimewa (SI) yang dipimpin oleh Amien Rais. Dekrit Presiden 23 Juli 2001 pun ditolak atau dinyatakan tidak berfungsi setelah MPR menggelar sidang istimewa.

Gus Dur dinilai melanggar TAP MPR No. III/MPR/2001 karena memberhentikan Kapolri tanpa persetujuan DPR. Kondisi ini menyebabkan MPR memberhentikannya dari jabatan presiden, dan Megawati Soekarnoputri menggantikannya sebagai presiden.

Bahkan Virdika Rizky Utama , seorang Penulis buku Menjerat Gus Dur (2019), pernah saya baca , dengan berani mengatakan bahwa lengsernya Gus Dur adalah hasil konspirasi kekuatan Orde Baru. Dokumen rahasia bertajuk “Skenario Semut Merah (SEMER)” yang ditujukan kepada Ketua DPR Akbar Tanjung, diduga dibuat oleh Fuad Bawazier, mengungkapkan rencana-rencana strategis untuk menjatuhkan Gus Dur.

Rencana tersebut termasuk mobilisasi mahasiswa, aksi demonstrasi, manipulasi nilai tukar rupiah, termasuk penggiringan opini publik oleh media. Para penjerat bermain kejam dengan menggunakan hoaks Bulog Gate dan Brunei Gate yang hingga sekarang tidak terbukti.