#SahabatKPK!, “WAMENPEN PRAIRIE DISKORSING KARENA 'MENCURI' DATA LHKPN SENAYAN!”

#SahabatKPK!,

“WAMENPEN PRAIRIE DISKORSING KARENA ‘MENCURI’ DATA LHKPN SENAYAN!”

Kemarin (19/7), saya Arie Kurniawan – Sekjend #SahabatKPK! asal Kab.Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu menemani KordNas – Arief P.Suwendi ke Mabes Fabelism Journalism (FABJOUR), Jalan Prabusiliwangi No.240865, Kota Bandung. Setibanya disana sudah ada Presiden FABJOUR, Miss Pussy Noni. KordNas kemudian ijin keluar karena ada janji di Alun alun Kota Bandung. “Ada apa miss?”, tanya saya. “Ini mas, tolong baca surat dari Mr. Prairie, Wamenpen & Jubir Khusus Investigasi kita”, Pussy menyerahkan surat. “Dia ini siapa miss?”, tanya saya lagi. “Awalnya dia adalah Anjing Padang Rumput asal Texas, AS, yang sudah dinaturalisasi dan bangga memegang KTP Kota Surabaya, Jatim. Tegas, profesional tapi suka semau gue,mas”, saya manggut manggut dan mulai membaca surat itu.

Mr. Prairie, Wamenpen & Jubir Khusus Investigasi

FABELISM JOURNALISM (FABJOUR)
REPUBLIK FABELIANO THN.2026 – 2029
No.016/018/Fabjour/VII/2026

Dikeluarkan di kota Surabaya, Jawa Timur. Minggu, tgl. 19 Juli 2026.

Bismillahirahmanirahiim, Salam damai dan sejahtera untuk kita semua.

Miss Pussy Noni, saya melaporkan dengan detail intelijen tingkat tinggi mengenai situasi terakhir manusia manusia di Gd.Kura kura,DPRRI Senaya, Jakarta. Miss tidak perlu bingung bagaimana saya mendapatkan data data milik KPK ini. Miss jangan lupa, saya menggunakan keahlian saya yang diberikan Tuhan YME yaitu menggali tanah, dan menyusup serta mengambil data dari Home-basenya KPK yaitu tentang daftar anggota DPRRI yang disinyalir belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. – LHKPN Thn, diantaranya;

Fraksi Gerindra : ± 46% belum lapor,

Fraksi PDI Perjuangan : ± 38% belum lapor,

Fraksi Partai Golkar : ± 35% belum lapor,

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (Hijau): ± 30% belum lapor,

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS): ± 28% belum lapor,

Fraksi Partai NasDem (Biru): ± 25% belum lapor, dsb.

Saya menyimpulkan, Dari total wajib lapor di bidang legislatif, kepatuhannya baru menyentuh 64,9 persen, yang berarti ada sekitar 7.100 anggota legislatif (gabungan DPR, DPD, dan DPRD) di seluruh Indonesia yang belum melaporkan LHKPN mereka. Adapun khusus untuk jajaran DPR RI, data publikasi resmi mencatat ada lebih dari 200 anggota DPR RI yang belum menyerahkan LHKPN.

Atas hal ini saya sepakat dengan rincian terkait kepatuhan pelaporan LHKPN di lingkungan DPR RI dan lembaga legislatif:

Tingkat Kepatuhan: KPK menyoroti bahwa sektor legislatif (termasuk DPR RI) memiliki tingkat kepatuhan yang paling rendah dibandingkan instansi lainnya, seperti eksekutif atau yudikatif.

Persentase Pelaporan: Menjelang batas waktu pelaporan pada akhir Maret 2026, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di sektor legislatif nasional sempat tercatat baru berada di kisaran 55,14 persen sebelum akhirnya meningkat pasca-tenggat.

Sanksi dan Kendala: Kurangnya sanksi tegas menjadi salah satu alasan utama mengapa tingkat kepatuhan di kalangan anggota dewan masih rendah. Padahal, pelaporan LHKPN adalah wujud transparansi dan akuntabilitas publik sebagai penyelenggara negara.

Demikian saya sampaikan, sekaligus ini menjadi koreksi untuk kabinet FABJOUR mendatang agar hal ini tidak terjadi dan dianggap sepele. Bahkan saya akan membuat aturan dan hukuman bagi kabinet kita yang tidak menyerahkan LHKPN maka akan dikenakan sangsi berupa ‘ jemur badan’ dihalaman instansi masing masing selama 3 hari 3 malam, tanpa makan ,minum dan hanya bercelana pendek saja. Mungkin manusia akan menganggap ini bertentangan dengan HAM, tapi jangan lupa Miss kita ini hewan bukan manusia jadi tidak ada itu HAM.

Jika cara saya ini salah saya mohon maaf dan siap menerima sangsi apapun.

Hormat saya,

Mr. Prairie

Kemudian saya masukan kembali surat itu keamplop dan menyerahkannya ke Miss Pussy, “Lalu apa langkah selanjutnya, Miss?”, tanya saya sambil menghirup kopi tanpa gula yang disediakan.

Sikap Tegas Presiden Miss Pussy Noni

Miss Pussy menghela nafas, dan berkata dingin.

“Suara rakyat adalah suara Tuhan, dan keterbukaan informasi adalah nafas kabinet ini! Tapi di Republik Fabeliano, tidak ada satu pun hewan yang boleh menabrak prosedur hukum, sekalipun tujuannya mulia. Koruptor kita sikat, tapi pembocor data yang tidak tertib juga harus kita tertibkan agar tidak jadi preseden buruk!, Dan atas tindakan indisipliner tersebut, saya mengambil keputusan tegas tanpa pandang bulu:

Hukuman Skorsing: Mr. Prairie resmi akan dijatuhi hukuman administratif berupa skorsing “Diam di Kandang” selama 30 hari ke depan tanpa jatah biskuit ekstra dan pencabutan BPJS-nya.
Penunjukan PLT: Untuk mengisi kekosongan jabatan, saya menunjuk Menko Bd. KPK, Polisi & Kejaksaan, Jenderal Tavir (Tapir asal Sumatera Barat) sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Wamenpen & Jubir Khusus Investigasi. Dipilihnya Jenderal Tavir saya harapkan dapat meredam gejolak hukum dan memastikan koordinasi dengan aparat penegak hukum konvensional tetap berjalan One Blood.
Menyurati KPK : Saya juga telah memerintahkan Mrs.Beqie Bebek Peking selaku Sekjen untuk membuat surat permohonan maaf kepada KPK

“Wamenpen saja bisa kami masukan kandang apalagi para koruptor di Republik Fabeliano ini ,Mas. Memang sampai saat ini di Republik ini belum perlu diadakan serupa DPRD, DPD atau DPRRI seperti di Republik lain. Karena semua itu adalah amanah yang sangat mulia dan berat dilakukan. Apalagi dalamAl quran disebutkan Secara garis besar, Al-Qur’an mengajarkan bahwa ‘amanah’ mencakup tiga dimensi utama: ketaatan kepada Allah SWT /Tuhan YME (ibadah), keadilan dan penyampaian hak kepada sesama manusia, serta menjaga rahasia dan titipan dalam hal apapun. Slah satunya tertulis dalam QS. Al-Ahzab ayat 72, yang menggambarkan bahwa amanah adalah beban yang sangat berat hingga langit, bumi, dan gunung menolaknya, namun manusia sanggup memikulnya. Lalu mengapa soal sepele seperti LHKPN saja kok sulit?”, tutup Miss Pussy sambil merapihkan bunga melati ditelinganya.

‘Saya diam, bingung!, bingung harus menjawab apa, dan bingung bagaimana cara pulang ke Bengkulu karena isi dompet tidak menjanjikan. Terima nasib.

(Red-01/Foto.ist)

BERSAMBUNG

(Catatan: Narasi ini adalah bagian dari satire fiksi Republik Fabeliano, di mana hewan digambarkan layaknya manusia, sebagai bentuk sindiran sosial. Mohon maaf jika ada yang tersinggung, Egp!)

“When humans fear to speak against corruption, animals take over!”

“DISAAT MANUSIA BINGUNG DAN TAKUT BICARA TENTANG ANTIKORUPSI MAKA HEWAN AKAN AMBIL ALIH!”

CATATAN REDAKSI :

Pada kesempatan ini pula. kami, atasnama manajemen dan redaksi Koranprabowo.id , mohon maaf karena sampai saat ini, Minggu, Tgl.19 Juli 2026 sejak hari Sabtu, tgl. 2 Mei 2026 web Koranprabowo.id ‘tidak bisa di-akses / mati total’ karena kelalaian perusahaan penyelenggara layanan PT. QCI – yang juga telah diakuinya tgl. 6 Mei 2026 lalu. Maka untuk sementara seluruh informasi teman teman relawan akan kami migrasi/tayangkan disini , di Koranjokowi.com. Somasi sudah 2 kali diabaikan, kita pun telah minta 9 instansi negara ‘ikut perduli akan kasus ini (KSP, Setneg RI, KumHAM, Komdigi, Mabes Polri, Polda Jabar, BPKN dan BPSK) , tenang saja teman – teman. Mohon hindari isu tentang dugaan ada kesengajaan ‘pembunuhan’ terhadap media relawan Prabowo-Gibran (koranprabowo.id), atau dugaan ‘Konspirasi politik. Nyantai aja teman..Semua akan indah pada waktunya. Dan mohon maaf ya atas segala ketidak-nyamanannya.

Ikan Hiu muter – muter, See U Later!