#SahabatKPK!, "MEMBANGUN KOPDES KONSEP RAMAH OMELAN !?"

#SahabatKPK!,

“MEMBANGUN KOPDES KONSEP RAMAH OMELAN !?”

Program pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) sejatinya adalah pilar luhur untuk menegakkan kedaulatan ekonomi rakyat langsung dari akar rumput. Tujuan utamanya sangat sakral: memutus rantai tengkulak, menyediakan modal usaha mikro tanpa jeratan rentenir, serta mendistribusikan kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian secara berkeadilan.

Untuk mencapai tujuan mulia tersebut, kami dari Republik Fabeliano (Fabelism Journalism – Fabjour) mendukung upaya dan target pembangunan 40.000 unit Kopdes di seluruh pelosok negeri manusia , yang juga merupakan hasil koreksi 50% dari target awal/80.000 unit. Dan, buuummm…sejak diwacanakan program mulia ini pun memunculkan pro-kontra hebat. Apapun alasan pemerintah, publik langsung menarik kesimpulan ekstrem bahwa kebijakan ini kurang matang akibat :

Perencanaan Makro Kurang Akurat: Perubahan target di tengah jalan menunjukkan studi kelayakan (feasibility study) sejak awal dilakukan ‘tergesa-gesa.
Masalah Biaya dan Anggaran: Keputusan ini membuat ruang fiskal negara untuk mendanai alokasi modal awal (hingga Rp3 miliar per unit) membuat ‘kegaduhan APBN.
Kesiapan SDM yang Dipaksakan: Mengisi posisi manajer bersertifikasi /SPPI untuk puluhan ribu desa dalam waktu singkat sangat berisiko memicu masalah kompetensi dan tata kelola di kemudian hari. Termasuk pelatihan diklat yang serupa ‘militeristik.
Kendala Logistik & Lahan: Dibeberapa daerah tidak mudah mendapatkan lahan sesuai harapan.

Target pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) diproyeksikan mencetak minimal 50.000 kader pengelola bersertifikasi /Profesi Pengelola Koperasi (SPPI) guna memastikan akuntabilitas tata kelola un membutuhkan biaya besar hingga Rp. 1.069 triliun, itu pun hanya untuk 33.785 orang yang direncanakan akan mengisi 28.626 KopDes dan 5.159 KopNelayan. Biaya itu termasuk anggaran Rp.30 juta/orang x 45 hari pendidikan.

Total rencana pembangunan 33.785 unit KopDes dan KopNel dengan paket lengkap; Kantor, toko sembako, unit simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, gudang penyimpanan dingin (cold storage), AC, CCTV, serta kendaraan logistik berupa 1 unit mobil pikap dan 1 unit truk,dsb >Rp.101 triliun dan bersumber murni dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), maka secara hukum dan moral, Kopdes adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Setiap rupiahnya wajib kembali dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Namun, fakta di lapangan justru menyajikan potret yang ironis dan menggelikan. Alih-alih menjadi pusat urat nadi ekonomi yang ramai, di berbagai daerah kita justru disuguhi pemandangan proyek Kopdes yang “salah alamat”; ada di antara batu nisan makam, di pinggir hutan belantara, atau terdampar di atas bukit terpencil yang nihil akses jalan. ‘Apa kata dunia!

Kopdes bukanlah Objek Vital Nasional (Obvit) seperti pangkalan militer atau kilang minyak rahasia yang harus dibangun terisolasi dan steril dari publik! Kopdes adalah ruang komersial yang bernyawa jika ada keramaian manusia.

Ketika dikonfirmasi, dalih klasik birokrasi selalu senada: desa tidak memiliki aset tanah yang cukup atau strategis di pusat keramaian, sehingga proyek terpaksa digeser ke lahan “sisa” yang kosong demi mengejar target penyerapan anggaran sebelum akhir tahun. Sungguh alasan yang mencerminkan kemalasan berpikir akut, bahkan menimbulkan pro-kontra, cemooh, dan omelan radikal di ruang publik serupa media sosial, dsb.

Maka sebagai bentuk solidaritas sesama Republik—meskipun kami adalah kawanan hewan—kami membawa dua konsep radikal yang mematikan segala dalih birokrasi tersebut:

• Konsep Vertikal Fabjour – 1: Membangun gedung Kopdes di Lantai 1 (lantai dasar) Kantor Desa yang sudah ada, sementara pelayanan administrasi dan Pemerintahan Desa dinaikkan ke Lantai 2. Konsep ini menaruh pusat ekonomi di lantai dasar agar warga mudah keluar-masuk membawa hasil panen atau belanjaan tanpa beban tangga.

• Konsep Vertikal Fabjour – 2: KopDes dilantai 2 , Kantor Desa di lantai 1.

Kedua konsep ini memangkas anggaran pembebasan lahan menjadi nol rupiah karena mengoptimalkan aset Kantor Desa yang pasti dimiliki oleh setiap desa dan terletak di pusat mobilitas warga. Dengan integrasi fisik ini, transparansi pengelolaan Kopdes akan diawasi langsung setiap hari oleh perangkat desa dan seluruh warga yang mengurus surat-menyurat.

Pemerintah pusat dan daerah tidak perlu lagi membuang uang rakyat untuk membangun “gedung hantu” di tengah hutan dsb hanya karena alasan ketiadaan lahan. Demikian kami sampaikan, terima kasih kepada koranjokowi.com yang ‘ikhlas’ menayangkan masukan dan opini kami ini.

Ikan hiu muter-muter, see you later!

Bandung, 9 Agustus 2026
Tertanda,

Miss Pussy Noni
Presiden FABJOUR (Fabelism Journalism)

(Red-01/Foto.ist)

#sahabatKPK! | @squad-sahabatkpk | #fabelismJournalism | #Fabjour

“When humans fear to speak against corruption, animals take over!”

“DISAAT MANUSIA BINGUNG DAN TAKUT BICARA TENTANG ANTIKORUPSI MAKA HEWAN AKAN AMBIL ALIH!”

CATATAN REDAKSI :

Pada kesempatan ini pula. kami, atasnama manajemen dan redaksi Koranprabowo.id , mohon maaf karena sampai saat ini, Minggu, Tgl. 9 Agustus 2026 sejak hari Sabtu, tgl. 2 Mei 2026 web Koranprabowo.id ‘tidak bisa di-akses / mati total’ karena kelalaian perusahaan penyelenggara layanan PT. QCI – yang juga telah diakuinya tgl. 6 Mei 2026 lalu. Maka untuk sementara seluruh informasi teman teman relawan akan kami migrasi/tayangkan disini , di Koranjokowi.com. Somasi sudah 2 kali diabaikan, kita pun telah minta 9 instansi negara ‘ikut perduli akan kasus ini (KSP, Setneg RI, KumHAM, Komdigi, Mabes Polri, Polda Jabar, BPKN dan BPSK) , tenang saja teman – teman. Mohon hindari isu tentang dugaan ada kesengajaan ‘pembunuhan’ terhadap media relawan Prabowo-Gibran, atau dugaan ‘Konspirasi politik. Nyantai aja teman..Semua akan indah pada waktunya. Dan mohon maaf ya atas segala ketidak-nyamanannya.

Ikan Hiu muter – muter, See U Later!