#SahabatKPK!, "TARZAN SIAP BENAHI HUTAN BETON DI 4 DAERAH !?"

#SahabatKPK!,

“TARZAN SIAP BENAHI HUTAN BETON DI 4 DAERAH !?”

Teman teman relawan dimana saja berada, secara nasional, masalah “hutan beton” minim sanitasi atau permukiman kumuh (slum area) tersebar di berbagai kota metropolitan besar. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Thn.2025-2026, luas kawasan kumuh nasional tersis 14.000 hektar. Meskipun areanya menyusut berkat program penataan kota, beberapa titik di kota-kota besar di Indonesia secara historis dan faktual masih menjadi fokus utama penataan sanitasi serta kepadatan bangunan nasional.

Yuk kita ulik seulik-uliknya;

Ambisi Indonesia untuk melompat menjadi negara maju sebagaimana rogram INDONESIA EMAS TAHUN 2045 kini berada di persimpangan jalan. Di balik megahnya gedung pencakar langit dan gemerlap mal di kota-kota metropolitan, tersembunyi ironi besar bernama “hutan beton minim sanitasi.” . DKI Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar adalah 4 daerah yang masih pusing mengurusnya.

Selama bertahun-tahun, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR (hanya) memilih pendekatan persuasif dan kolaboratif. Namun, melihat target nihil kawasan kumuh yang terus meleset, publik mulai bertanya: Sampai kapan pembiaran ini dimaklumi?. Dan jika terus abai, sanksi ekstrem apa yang sebenarnya menanti keempat daerah ini?

Anatomi Gurita Kumuh di Empat Raksasa

Empat kota besar ini adalah motor penggerak ekonomi nasional, namun sekaligus menjadi etalase kegagalan tata ruang yang akut, ahaha.

DKI Jakarta: Di balik statusnya sebagai pusat ekonomi, ratusan RW kumuh di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung dan pesisir Jakarta Utara masih berkejaran dengan ancaman krisis air bersih dan banjir rob. Medan (Kawasan Belawan: Rumah panggung rapat di atas rawa pantai berdiri tanpa sistem pembuangan limbah domestik yang layak. Limbah dibiarkan langsung jatuh ke laut. Surabaya (Kawasan Morokrembangan): Kepadatan di sekitar waduk kota memicu masalah sirkulasi udara bersih dan sanitasi lingkungan yang stagnan. Dan Makassar (Kawasan Tallo): Menjadi poros Indonesia Timur, muara sungainya terkepung hunian padat yang kesulitan mengakses fasilitas MCK higienis.

Pemerintah Daerah di-4 daerah ini memang tidak tinggal diam. Mereka punya program penataan. Namun pertanyaannya, apakah ritme kerja yang lambat ini sebanding dengan ledakan laju urbanisasi? Jawabannya: Tidak, …acha, acha, nehi, nehi!

Senjata Hukum yang “Tumpul” di Laci Pemerintah

Padahal, jika merujuk pada regulasi nasional seperti UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah pusat sebenarnya dibekali “cambuk” yang sangat mengerikan untuk menghukum daerah yang lalai mengelola sanitasinya:

Sanksi Finansial (Pemotongan DAK/DID): Kementerian Keuangan berhak memotong Dana Alokasi Khusus fisik maupun Dana Insentif Daerah bagi Pemda yang gagal memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) air bersih dan sanitasi.
Sanksi Administratif hingga “Rapor Merah”: Kementerian Dalam Negeri bisa menjatuhkan teguran keras hingga pembatasan kewenangan bagi kepala daerah yang membiarkan tata ruangnya dilanggar.
Sanksi Hukum Pidana Tata Ruang: Bagi oknum pejabat atau pengembang yang membiarkan izin bangunan liar tumbuh di zona hijau atau bantaran sungai tanpa infrastruktur sanitasi standar, ancaman denda miliaran rupiah sudah mengantre.

Namun realitanya? Senjata-senjata ini hanya menjadi pajangan di dalam laci. Alasan “maklum” karena status tanah yang sengketa atau kendala sosial selalu menjadi tameng kelalaian Pemda.’Bah!

Ancaman Nyata Bagi Indonesia Emas 2045

Kita tidak bisa terus menggunakan pendekatan ultimum remedium (hukum sebagai upaya terakhir) jika ingin mengejar target Indonesia Emas 2045. Kita sedang mempertaruhkan kualitas manusia (human capital).

Bagaimana mungkin Indonesia mampu melahirkan generasi jenius penopang ekonomi digital jika anak-anak di pinggiran Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar tumbuh di lingkungan yang memicu stunting (tengkes) akibat air tanah yang tercemar bakteri koli? Sanitasi buruk bukan sekadar masalah estetika kota yang jorok, melainkan pembunuhan massal terhadap potensi kecerdasan anak bangsa.

Jika Pemerintah Pusat terus “lembek” dan takut memotong anggaran daerah yang lamban menata wilayahnya, maka “hutan beton” ini akan terus membiak. Now, Waktunya Menjatuhkan Hukuman!

Sudah saatnya Kementerian Keuangan dan Kemendagri bertindak tegas. Jangan lagi kucurkan dana segar tanpa syarat ke daerah yang membiarkan warganya hidup berdesakan di atas kubangan limbah. Buat sistem “Rapor Merah Sanitasi” yang diumumkan terbuka ke publik. Jika dua tahun berturut-turut rapornya merah, potong anggaran non-pelayanan publik mereka secara otomatis! Indonesia Emas 2045 tidak boleh dibangun di atas pondasi beton megah yang di bawahnya mengalir limbah yang diabaikan. Ketegasan sanksi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan sejarah.

Ironi penataan ruang ini semakin menyayat hati jika kita menengok potret hijau peta nasional kita. Di satu sisi, kota-kota besar dikepung oleh “hutan beton” kumuh, sementara di sisi lain, Indonesia mencatat memiliki hutan tidak produktif dan lahan kritis yang luasnya mencapai lebih dari 12,3 juta hektare. Karpet hijau yang sangat luas ini telantar dan rusak, yang utamanya disebabkan oleh deforestasi masif, eksploitasi izin konsesi masa lalu, kebakaran hutan tahunan, serta perluasan lahan ilegal. Hingga kini, belasan juta hektare tanah ini minim solusi konkret dan hanya berujung pada tumpukan dokumen seminar.

Sebenarnya, jika pemerintah mau serius, hutan tidak produktif itu harus segera dilakukan revolusi pemanfaatan. Caranya adalah dengan mengonversi lahan kritis tersebut menjadi Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang produktif, menerapkan sistem agroforestri (tumpang sari modern), dan mendistribusikan hak kelolanya secara legal lewat program Reforma Agraria. Melalui langkah ini, lahan yang dulunya mati bisa disulap menjadi perkebunan komoditas pangan, hutan buah, atau pusat ekowisata lokal, sehingga dapat langsung dimanfaatkan untuk mendongkrak ekonomi masyarakat sekitar secara berkelanjutan.

Kini, bola panas ada di tangan pemerintah. Kita tidak bisa berpangku tangan melihat potret tata ruang yang carut-marut dari hulu hingga ke hilir. Kalau hutan beton didiamkan, hutan tidak produktif dibiarkan, “apa kata dunia!!” Target Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi dongeng pengantar tidur jika pengelolaan ruang hidup rakyatnya masih sekadar jalan di tempat. Dan para menteri terkait lebih sibuk ‘memimpikan kursi apa yang didapat di Pilpres 2029 yad.

Kalau sudah seperti ini, Mari kita kumpulkan keikhlasan kolektif untuk meminta Tarzan turun gunung!, Dan kami siap membawa tokoh-tokoh TARZAN DUNIA (Johnny Weissmuller, Joe Lara, dsb) untuk membantu pemerintah menyelesaikan ini semua, termasuk merekrut Tarzan Srimulat kalau pun hanya untuk menertawakan kelucuan tata kota kita. Menuju INDONESIA EMAS 2045 tidak semudah membalikkan telapak tangan, duh sakitnya tuh disini, disana, disono!

Tarzan masuk Indonesia — Jika sudah tidak ada lagi pejabat yang bisa membenahi tata kota dan hutan maka mari kita undang TARZAN membenahinya

‘SELAMAT DATANG TARZAN!,

kami tahu kau tidak butuh gaji, fasilitas mewah, sibuk pansos, sejuta teori dan klarifikasi. Karena kalau pun kau tidak beragama, kau tidak berkhianat kepada Tuhan

(Red-01/Foto.ist)