Dr. R.A. Ikke Dewi Sartika, M.Pd, "Silaturahmi Politik & Budaya ?"

Dr. R.A. Ikke Dewi Sartika, M.Pd,

“Silaturahmi Politik & Budaya ?”

Koranjokowi.com, Bandung : Dalam agama apapun, silaturahmi adalah perbuatan mulia, dimana itu merupakan upaya siapapun dalam mengikat dan memperkuat tali persaudaraan. Silaturahmi adalah amalan utama karena mampu menyambungkan apa-apa yang putus. Oleh karena itu, silaturahmi memiliki keutamaan atau manfaat yang luar biasa. Termasuk untuk Silaturahmi Politik & Silaturahmi budaya, ahahahaha….

-Bersama Presiden Jokowi saat acara Keraton lalu-

Itu yang saya yakini dan mendasari ‘ibu kami, indung kami, ibu Dr. R.A. Ikke Dewi Sartika, M.Pd (Rabu, 9/2) bertempat dikediaman beliau di Padasuka Kota Bandung selaku ‘tuan-rumah silaturahmi kali ini. Hadir mewakili KoranJokowi.com / Alumni Kongres Relawan Jokowi 2013 (AkarJokowi2013); Saya, Rinaldo M.Tobing (Dewan Redaksi/Penasehat), Surisman (KordDiv.Investigasi & Hub.Antar Lembaga), Ani Gartini (Sek.Redaksi), Rahmawati (Keuangan), Herni C.Moenteiro (Wakil Keuangan).

Dari LKPN – Lembaga Kedaulatan Pangan Nusantara (Agusnadi-Ketum & Rocky Tobing – Pembina)

Dari Yayasan Pamanah Rasa , hadir bapak RHS Slamet Bangsadikusumah SH MBA (suami ibu Ikke). Rr. Raras, Uwie Prabu dan 2 rekan lain yang saya lupa namanya. Hampura. Juga dari GEMA Airlangga hadir Donald Tambunan (Wkl.Ketum) , Nandang Suwinda (Wkl.Sekjend) & Euis Kurnia (Bendahara)

Nagh,

Inilah kami, anak – anak ibu Ikke dan bapak RHS Slamet yang telah lama terpisah karena rutinitas masing masing, apa yang kami bicarakan?, agh.. lupakan saja karena kami memang sepakat untuk tidak di-ekspose.

Karena keterkaitan aktifitas ibu Ikke di Lembaga adat, kerajaan dan keraton nusantara yang demikian lekat, maka dalam tulisan ini sengaja saya kutipkan beberapan informasi dibawah ini sebagai teman ‘ngopi kita semua dalam perjalanan waktu menuju PIlpres 2024 mendatang, ahahaha.

1.Dari sekitar 250 keraton/kerajaan diseluruh nusantara saat ini tersisa hanya ada 54 keraton/kerajaan yang masih eksis. Itupun mayoritas sedang terseok-seok agar tetap eksis dan melestarikan adat dan kebudayaannya. Dukungan pemerintah dalam merevitalisasi fisik, peran, dan fungsi keraton/kerajaan sangat diperlukan

2.Jika saja mau dan berupaya keras pemerintah bisa memanfaatkan Dana Abadi Kebudayaan, yang menurut laporan Kementerian Keuangan pada April 2021 jumlahnya sudah mencapai Rp 1 triliun. Pada 2019 pemerintah sudah menyetujui adanya Dana Abadi Kebudayaan, yang setiap tahun akan ditingkatkan hingga mencapai Rp 5 triliun.

3.Optimalisasi dukungan pemerintah daerah pun diperlukan mengingat Anggaran Urusan Wajib Kabupaten/Kota, Anggaran Kebudayaan Kabupaten/Kota hanya berkisar 0,41 persen dari total anggaran.

4.Sejak tahun 2019 pemerintah telah menyalurkan Dana Alokasi khusus (DAK) kebudayaan ke berbagai pemerintah daerah dengan total mencapai Rp 500 miliar dan layaknya terus ditingkatkan setiap tahunnya. Pemerintah daerah bisa memanfaatkan dana tersebut untuk meningkatkan pemajuan kebudayaan melalui keraton/kerajaan

5.Hal lain Peraturan Pemerintah (PP) No. 87/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan perlu dioptimalkan karena disana berisi tugas dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka konsolidasi kebudayaan sesuai potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Pertanyaannya siapa yang akan mengawalnya atas semua diatas ?