JOKOWI, MAHFUD & SRI  PENYAMBUNG LIDAH RAKYAT THN.2014 – 2024, ” UANG RP.300 TRILYUN MILIK KELOMPOK ANTI PANCASILA ?!”

JOKOWI , MAHFUD & SRI  PENYAMBUNG LIDAH RAKYAT THN.2014 – 2024,

” UANG RP.300 TRILYUN MILIK KELOMPOK ANTI PANCASILA ?!”

Koranjokowi.com, OPini :

Gaya kerja  Menko Polhukam – Mahfud MD memang sulit ditebak sebagaimana gaya Presiden Jokowi dan Menkeu – Sri Mulyani, bahkan sebagian mengatakan Mahfud MD ‘terlalu bising dan over-confidence’, ehehehe.

Yang jelas Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H.S.U.M.I.P.  putra Sampang, Jawa timur tgl.  13 Mei 1957 ini memang seperti itu, sebagaimana ‘ gergeran saat kasus Ferdi Sambo lalu, Mahfud yang  ‘kencang’ suaranya bahkan dianggap DPRRI saat itu Mahfud over-confidence namun kasus ini kemudian bergulir sebagaimana harapan masyarakat juga saat kasus musibah stadion Kanjuruhan Malang lalu, Mahfud ‘gercep’ dengan membentuk Tim Pencari Fakta dan kasus ini pun bergulir dengan baik.

Pekan ini kembali Mahfud ‘gergeran’ dengan mengatakan jika dirinya  (10/3) telah mengetahui adanya temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai transaksi janggal pegawai di beberapa lingkungan kementerian. Mahfud juga  menyoroti dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang begitu besar dibandingkan kasus korupsi.
.
Mahfud lalu menerangkan setidaknya tujuh sampel dari sekitar 197 kasus yang dilaporkan senilai Rp.60 triliun, tindak pidana pencucian uangnya. “Selama ini kita tidak pernah mengkonstruksi kasus pencucian uang itu padahal kita punya undang-undang. Hanya ada satu-dua-tiga lah orang yang dihukum karena pencucian uang, padahal itu jauh lebih besar dari korupsi. Korupsi itu terkait dengan anggaran negara yang dicuri, oleh kementerian keuangan sudah berhasil dikembalikan Rp.7,08 triliun. Nah, yang pencucian uangnya yang 300an [triliun] ini bagaimana?”, sambung Mahfud yang juga Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU itu.

Termasuk adanya dugaan transaksi janggal di lingkungan Kementerian Keuangan sebesar total sekitar Rp.300 triliun itu adalah dugaan tindak pencucian uang, bukan korupsi  yang melibatkan 460 pegawai Kemenkeu khususnya  terjadi di Ditjen Pajak dan Bea Cukai.

Pernyataan Mahfud ini didukung PPATK yang ‘juga gercep mengirimkan  laporan ke Kemenkeu mengenai transaksi mencurigakan senilai Rp.300 triliun itu. Bahkan,  laporan itu telah dilayangkan sebanyak 200 kali sejak thn  2009 lalu, mengapa mengendap hingga tidak sampai ke meja Sri Mulyani?, siapa yang menahannya?, uhuy.

Yakinlah, Mahfud MD & Sri Mulyani selalu berada digarda terdepan, dibawah komando dan dan ‘ijin’ Presiden Jokowi. Uang Rp. 300 trilyun ini menjadikan momentum  tepat ke-2 nya untuk menggerus ‘ parasit – parasit negara yang selama ini terpelihara dengan baik?, Bagaimana dengan Sambo Cs & Tedy MInahasa, biarlah mereka sibuk dengan urusannya, ehehehe.

Satu dari empat pelajar Indonesia 'siap berjihad': Bagaimana sekolah menangkal radikalisme? - BBC News Indonesia

APAKAH CUKUP SAMPAI SINI ?

Tidak !, bahkan makin ‘berwarna. Lihat saja,  saat ini di Wag Relawan Jokowi-Ahok beredar narasi dengan label ‘POLITICAL BRIEF (09032023), benar atau tidak isinya, ‘enggak penting, karena seperti inilah netizen garis lurus dan …. maaf jika Koranjokowi.com merasa perlu ‘meng-edit beberapa kalimat dengan tanda ‘xxxxx’, Check it dot …

1. Pengungkapan aliran dana mencurigakan di DJP dan DJBC sebesar 300 T menjadi komoditi politik. Koalisi perubahan bersama jaringan pendukungnya yaitu xxxxx dan sekutunya berupaya agar isu ini tidak menjadi credit point bagi pemerintah. Narasi yg dibangun adalah pengungkapan sebagai bukti terjadinya ketidakadilan sosial dan perlunya perubahan.

2. Sikap tegas pemerintah untuk menindak aparat yg akumulasi dana secara ilegal mengkhawatirkan jaringan xxxxx dan sekutunya di DJP dan DJBC yang sudah dibangun sejak era presiden xxxxx . Karenanya ada upaya kembangkan narasi SMI (Red: Sri Mulyani Indrawati) sebagai sumber masalah dan perlu diganti. Jika SMI berhasil diganti maka siapapun penggantinya terutama dari internal atau partai diyakini bisa dibeli.

KLARIFIKASI] Kemana dan mengapa KPAI diam saat anak-anak diajari demo, bela khilafah, teriak-teriak “bunuh Ahok” ? – TurnBackHoax.ID

3. Isu korupsi di DJP dan DJBC sedang terus dikembangkan oleh oposisi untuk menutup isu IMB di Plumpang yg dinilai merusak kredibilitas AB karena memperlihatkan: a) AB tidak taat peraturan, b) AB yg oportunis, melakukan apapun untuk kemenangan, c) AB tidak menguasai masalah.

4. Aliran dana ilegal dan TPPU yg teridentifikasi ditengarai sebagian ditujukan untuk kepentingan politik 2024. Diungkapnya aliran dana ini menyebabkan pihak2 terkait sementara menghilang dan skenario gerakan politik di semester dua jadi terganggu.

5. Kekhawatiran para bohir politik adalah jika kasus kekayaan dan aliran dana pejabat DJP dan DJBC ini sebabkan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset sebelum Pemilu 2024. Pengesahan akan buat kejaksaan, KPK, tipikor lebih ekstensif memakai delik TPPU. Pengesahan dikhawatirkan oposisi juga akan semakin menaikkan dukungan publik pada Jkw.

6. Usulan pemindahan depo Pertamina yg diusulkan oleh MA dan ET mendapat kritikan dan diduga punya muatan politik. Usulan ini dikhawatirkan dapat menjadi jurispridensi bagi pihak2 yg meng-okupasi tanah negara secara ilegal untuk menuntut perlakuan serupa. Usulan ini juga indikasi lemahnya komunikasi dan koordinasi di pemerintah.

Alberta's War on Rats - Atlas Obscura

Presiden Jokowi benar telah tepat memilih Mahfud MD & Sri Mulyani dengan jabatannya saat ini, namun jangan terburu – buru mencapreskan Mahfud MD dengan wapres- Sri Muyani, mereka tidak seperti itu. Biarkan ke-2 nya memaksimalkan kerjanya sebagai ‘loyalis Presiden Jokowi & Penyambung lidah rakyat.

‘Paham !?

Ehehehe…

(Red-01/Foto.ist)

Lainnya,

Tentang RedaksiKJ 3870 Articles
MEDIA INDEPENDEN RELAWAN JOKOWI : *Alumni Kongres Relawan Jokowi 2013 (AkarJokowi2013), *Aliansi Wartawan Non-mainstream Indonesia (Alwanmi) & Para Relawan Jokowi Garis Lurus lainnya.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan