Melawan Lupa (33), "JENDERAL MOELDOKO DALAM PENEGAKAN HAM DI ACEH !?"

Melawan Lupa (33),

“JENDERAL MOELDOKO DALAM PENEGAKAN HAM DI ACEH !?”

Teman teman Relawan Jokowi dimana saja berada,

Suka tidak suka, kami harus kembali ‘membuka luka lama’ terjadinya pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh tahun 1989-2005. Dimana khususnya pemerintah memberlakukan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), CoHA (2002-2003), DM I, DM II dan DS (2003-2005). Sepanjang masa itu telah terjadi pembunuhan, penyiksaan, penghilangan, pemerkosaan dan pelecehan seksual, perampasan harta benda, pembakaran, pengusiran terhadap warga sipil.

Kasus tergolong besar diantaranya Kasus Tgk Bantaqiah, Kasus Simpang KKA dan Kasus Arakundo dari ratusan kasus yang dilaporkan. Laporan terakhir Kontras menyatakan masyarakat, TNI, PMI, dan AMM ikut melakukan penggalian kuburan sepanjang 2005-2007 sebanyak 41 kuburan telah dibongkar berisi 61 kerangka yang diduga korban konflik. Hal ini tentu masih sangat kuat melekat dalam ingatan kita, bagaimana masyarakat Aceh saat itu dicekam perasaan takut dan tidak aman. Trauma berkepanjangan, apalagi jika tidak ditindak-lanjuti dengan baik dan benar serta jujur.

Sekitar 3.000 kasus pelanggaran Hak Azazi Manusia (HAM) yang terjadi di masa konflik sejak tahun 1989-2005, hingga kini belum ada proses hukum. Padahal, dalam MoU Helsinki telah diamanatkan bahwa ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk mengungkapkan fakta-fakta kebenaran terhadap para korban konflik.

Aceh saat ini adalah Aceh yang nyaman, namun jangan terbuai , sumbu yang kemarin terbakar dan sempat padam akan menyimpan bara kembali. Kita telah belajar dari Timor Timur, yang demikian menyedihkan. Terjebak euphoria sesaat melakukan referendum, kemudian ….. ‘bablas angine…

Sudahkah masyarakat Aceh yang dilanggar hak nya mendapatkan haknya kembali?

Kepada Presiden Jokowi yang akan berakhir di tahun 2024 kita masih menyisakan harapan agar penanganan terhadap kasus pelanggaran HAM di Aceh oleh pemerintah Indonesia (melalui KSP , Jenderal TNI Moeldoko ?) agar dapat tampil selaku regulator dan sebagai pengelola Negara, sehingga akan tetap memberikan rasa keadilan kepada para korban secara khusus, dan kepada masayarakat Indonesia secara umum hingga akhir jabatan Presiden Jokowi thn.2024 yad,

Hal ini juga agar disampaikan oleh Jenderal Moeldoko agar menjadi pelajaran berarti bagi semua masyarakat dan penyelenggara negara, untuk tidak mengulangi pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas.

Sudahkan ada upaya serupa ‘rekonsiliasi nasional’ oleh pemerintahan sebelumnya?

Kita susun kembali semua anak bangsa yang tersingkirkan, terkotak-kotak atau terpolarisasi akibat sistem politik otoriter di masa lalu yang represif & melukai saudara saudara kita di Aceh sana

Pastinya, bukan hanya rekonsiliasi nasional yang harus dilakukan, namun diperlukan kemauan yang kuat dari pemerintah dan berbagai pihak dalam upaya menyelesaikan pelanggaran HAM ini. Dan seorang Jenderal Moeldoko mampu melakukan itu dibandingkan yang lain.

Saat Festival HAM di Semarang November 2021 lalu, saya ingat, Jenderal TNI Moeldoko selaku Kastaf Presiden menyampaikan sambutan virtualnya, beliau mengatakan “Festival ini harus dapat memunculkan culture of hope. Semua orang dapat merasakan kemajuan dan jaminan HAM di Indonesia, festival ini menjadi cara yang sangat efektif mendekatkan HAM kepada masyarakat. Melalui festival, HAM dapat disosialisasikan dengan penuh harapan dan sukacita dengan mengangkat praktik-praktik baik yang dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam pemenuhan hak warga”

Hal ini kami sampaikan karena banyaknya saudara saudara kita & relawan Jokowi asal Aceh yang masih mempertanyakan sejauh mana ‘luka’ itu dapat tersembukan kalau pun tidak 100%.

Kita tidak tahu bagaimana ‘ending’ atas hal ini apakah Jenderal Moeldoko akan melalui jalur non-yudisial alias di luar peradilan?, apakah ini akan juga menjawab kekhawatiran banyak orang karena konsep ini dinilai bakal melanggengkan impunitas/kekebalan hukum bagi para pelakunya?

Please think smart, intelligent thinking the true truth.

Bravo KSP, Bravo Civil Society !

Insyaallah !

Narator/Presenter : TM. Raju, StafSus Koranjokowi.com

Supported by: CIpmarindo (Ilah, Arir & Adrian)

Narsum : Arief P.Suwendi

KordNas Alumni Kongres Relawan Jokowi 2013 (Akarjokowi2013 / Koranjokowi.com)

Foto : Ist/Repro